KOTA PROBOLINGGO (KASUARITV )– Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2025 di DPRD Kota Probolinggo menjadi momentum krusial untuk meninjau arah dan mutu pembangunan daerah. Dalam forum Rapat Paripurna yang digelar Senin (29/6/2026), Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) menyampaikan catatan mendalam, terutama terkait pemerataan pembangunan serta kualitas perencanaan program pemerintah.
Sidang yang berlangsung di Ruang Sidang Utama DPRD ini dipimpin langsung oleh Ketua DPRD Dwi Laksmi Syntha Kusumawardani, didampingi Wakil Ketua I Abdul Mujib dan Wakil Ketua II Santi Wilujeng Prastyani. Turut hadir Wali Kota Probolinggo dr. Aminuddin, Wakil Wali Kota Hj. Ina Dwi Lestari, Sekretaris Daerah Budiono Wirawan, jajaran kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD), serta seluruh anggota DPRD.
Ketua Fraksi PKB H. Eko Purwanto, S.Ap., dalam pemaparannya menegaskan bahwa pemerataan pembangunan harus menjadi landasan utama pengelolaan anggaran ke depannya. Ia mengingatkan agar alokasi pembangunan tidak hanya berpusat di wilayah tertentu saja, guna mencegah kesenjangan antarwilayah di Kota Probolinggo.
“Kami mencatat hal penting terkait pemerataan pembangunan. Jangan sampai fasilitas dan infrastruktur hanya terpusat di satu titik, sementara wilayah lain tertinggal. Kesetaraan manfaat harus dirasakan seluruh warga,” ujar H. Eko Purwanto.
Selain pemerataan, Fraksi PKB juga menyoroti kualitas perencanaan pembangunan. Menurutnya, sejumlah kegiatan yang tercatat dalam laporan terkesan tidak didasari perencanaan matang, melainkan berjalan secara spontan. Kondisi ini dikhawatirkan memicu masalah berkelanjutan jika tidak segera diperbaiki.
“Kami melihat ada kecenderungan pembangunan berjalan tanpa persiapan yang matang, terkesan spontan. Hal ini berisiko menimbulkan masalah di masa depan jika pelaksanaannya tidak tuntas dan tidak sesuai kebutuhan jangka panjang,” tegasnya.
Terkait aspek akuntabilitas, Fraksi PKB meminta penjelasan resmi dari pemerintah daerah mengenai adanya perbedaan data dan capaian yang teridentifikasi dalam dokumen pertanggungjawaban APBD. Kejelasan data dinilai sangat penting sebagai wujud transparansi pengelolaan keuangan rakyat.
Di akhir pemaparannya, H. Eko Purwanto menegaskan bahwa setiap rupiah anggaran yang disetujui DPRD wajib memberikan dampak nyata bagi kesejahteraan masyarakat.
“Harapan kami sederhana: seluruh alokasi APBD harus benar-benar terserap dan bermanfaat langsung bagi warga. Setiap program harus terasa dampaknya, bukan sekadar laporan di atas kertas,” pungkasnya.
Secara keseluruhan, berbagai masukan dari seluruh fraksi diharapkan menjadi bahan evaluasi konstruktif bagi Pemkot Probolinggo, guna meningkatkan kualitas perencanaan, pemerataan pembangunan, serta pelayanan publik di tahun-tahun mendatang.
Penulis: Nia