KOTA PROBOLINGGO (KASUARITV )– Pemerintah Kota Probolinggo berhasil mempertahankan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Tahun Anggaran 2025, prestasi yang telah diraih selama sembilan tahun berturut-turut. Meski demikian, Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) mengingatkan bahwa keberhasilan administrasi keuangan harus sejalan dengan percepatan penyelesaian target pembangunan yang masih tertinggal.
Hal tersebut disampaikan Ketua Fraksi PKS Tri Atmojo Adip dalam Rapat Paripurna DPRD Kota Probolinggo yang membahas Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2025, digelar di Ruang Sidang Utama DPRD, Senin (29/6/2026).
Sidang dipimpin Ketua DPRD Dwi Laksmi Syntha Kusumawardani, didampingi Wakil Ketua I Abdul Mujib dan Wakil Ketua II Santi Wilujeng Prastyani. Hadir pula Wali Kota dr. Aminuddin, Wakil Wali Kota Hj. Ina Dwi Lestari, Sekretaris Daerah Budiono Wirawan, kepala OPD, camat, lurah, serta unsur terkait lainnya.
Dalam pemaparannya, Tri Atmojo menegaskan bahwa laporan pertanggungjawaban APBD bukan sekadar urusan angka dan administrasi, melainkan cermin nyata pelaksanaan amanah rakyat.
“APBD adalah bukti sejauh mana janji pembangunan dan visi-misi pemerintahan diterjemahkan menjadi manfaat yang dirasakan langsung oleh warga Probolinggo,” ujarnya.
Fraksi PKS memberikan apresiasi tinggi atas capaian WTP yang konsisten selama sembilan tahun. Namun, catatan mendalam disampaikan terkait rendahnya realisasi belanja modal yang hanya mencapai 83,89 persen, belanja gedung dan bangunan 66,32 persen, serta belanja pada urusan Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang yang terealisasi hanya 71,37 persen.
Pihaknya meminta pemerintah daerah menjelaskan rincian proyek strategis, tingkat penyelesaian, kendala yang dihadapi, serta dampak rendahnya realisasi tersebut terhadap target RPJMD dan visi-misi kepala daerah.
“Kami butuh kejelasan faktor penyebab capaian di bawah target ini, serta langkah nyata untuk mempercepat penyelesaiannya. Jangan sampai anggaran sudah disiapkan, namun manfaatnya belum sampai ke masyarakat,” tegas Tri Atmojo.
Selain sektor infrastruktur, Fraksi PKS juga menyoroti belum optimalnya capaian program di bidang kesehatan dan pendidikan. Ia menekankan bahwa prestasi tata kelola keuangan harus berbanding lurus dengan kualitas pelayanan publik dan kesejahteraan masyarakat.
“WTP adalah keberhasilan administrasi yang patut dibanggakan. Namun itu belum cukup jika target pembangunan di berbagai sektor masih banyak yang belum tercapai. Kami ingin WTP diikuti dengan hasil pembangunan yang semakin terasa nyata bagi seluruh warga,” tambahnya.
Pertanyaan dan catatan ini disampaikan sebagai bahan evaluasi, agar pembahasan lanjut Raperda dapat menghasilkan perbaikan strategi. Ke depannya, Fraksi PKS mendesak pemerintah untuk memaksimalkan penyerapan anggaran dan memastikan setiap program tepat sasaran serta memberikan dampak positif bagi kemajuan Kota Probolinggo.
Penulis: Nia