KOTA PROBOLINGGO (KASUARITV)– Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2025 menjadi momen penting bagi DPRD Kota Probolinggo untuk meninjau kinerja pengelolaan keuangan daerah. Melalui Rapat Paripurna Penyampaian Pandangan Umum Fraksi yang digelar Senin (29/6/2026), para wakil rakyat menyampaikan penilaian sekaligus catatan terhadap capaian pendapatan, realisasi program, dan efektivitas penggunaan anggaran sepanjang tahun lalu.
Sidang yang berlangsung di Ruang Sidang Utama DPRD ini dipimpin langsung oleh Ketua DPRD Dwi Laksmi Syntha Kusumawardani, didampingi Wakil Ketua I Abdul Mujib dan Wakil Ketua II Santi Wilujeng Prastyani. Turut hadir Wali Kota Probolinggo dr. Aminuddin, Wakil Wali Kota Hj. Ina Dwi Lestari, Sekretaris Daerah Budiono Wirawan, kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD), serta seluruh anggota DPRD.
Dalam pemaparannya, Ketua Fraksi Partai Gerindra Ryadlus Solihin Firdaus menyoroti dua hal utama dari laporan pertanggungjawaban keuangan daerah. Di satu sisi, fraksinya mencatat penurunan kinerja pada sektor retribusi daerah yang belum memenuhi target.
“Ada catatan penting yang kami sampaikan: pendapatan dari retribusi turun sekitar 5,1 persen dibandingkan target yang telah ditetapkan. Oleh karena itu, kami meminta penjelasan mendalam dari OPD terkait mengenai faktor penyebab dan langkah perbaikannya,” tegas Ryadlus.
Namun di sisi lain, Fraksi Gerindra memberikan apresiasi tinggi terhadap capaian positif yang diraih Pemerintah Kota Probolinggo. Ryadlus menjelaskan, sektor pajak daerah dan pendapatan lain-lain yang sah justru tumbuh signifikan, sehingga secara keseluruhan Pendapatan Asli Daerah (PAD) tahun 2025 mencatat kenaikan yang cukup besar dibanding tahun sebelumnya.
“Kami sangat mengapresiasi keberhasilan Pemkot meningkatkan penerimaan dari pajak dan sumber pendapatan lainnya. Total PAD yang naik cukup signifikan ini menjadi indikator baik atas kinerja pemerintah dalam menggali potensi ekonomi daerah,” ujarnya.
Lebih lanjut, Ryadlus menilai capaian tersebut menjadi tolok ukur awal yang positif bagi kepemimpinan Wali Kota dan Wakil Wali Kota hasil Pemilu 2024. Pasalnya, tahun 2025 merupakan tahun pertama pelaksanaan program pemerintahan baru.
“Ini cerminan awal yang baik bagi kinerja tahun pertama kepemimpinan daerah. Kami berharap momentum peningkatan PAD ini terus dipertahankan,” tambahnya.
Fraksi Gerindra pun mendesak Pemkot untuk segera mengevaluasi dan mengoptimalkan pengelolaan sektor retribusi yang masih tertinggal. Langkah ini dinilai penting agar seluruh potensi pendapatan daerah dapat digali maksimal, dan hasilnya dapat disalurkan untuk pemerataan pembangunan serta peningkatan kesejahteraan masyarakat Kota Probolinggo.
Penulis: Nia