PROBOLINGGO (KASUARITV) – Komisi I DPRD Kota Probolinggo melakukan kunjungan mendadak ke Sekolah Menengah Pertama Negeri (SMPN) 5 Kota Probolinggo pada Senin (28/05/2026). Kegiatan ini dilakukan tepat sebelum pelaksanaan rapat paripurna, dengan fokus utama meninjau pengelolaan dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) untuk sarana prasarana, serta menindaklanjuti isu maraknya dugaan praktik perundungan atau bullying di lingkungan sekolah tersebut.
Anggota Komisi I DPRD sekaligus Sekretaris Fraksi PPP, Zainul Fatoni, menegaskan bahwa sidak ini merupakan langkah pengawasan untuk memastikan anggaran pendidikan digunakan secara tepat sasaran sesuai ketentuan, sekaligus menjamin keamanan dan kenyamanan lingkungan belajar bagi seluruh siswa.
"Kami dari Komisi I menyempatkan diri melakukan sidak ke SMPN 5 dengan menyoroti dua hal utama. Pertama, memastikan penggunaan dana BOS, khususnya untuk proyek pengadaan dan pembangunan sarana prasarana. Kedua, menindaklanjuti laporan dan dugaan terkait kasus perundungan di sekolah ini," ujar Zainul Fatoni.
Perhatian khusus terhadap penggunaan dana BOS ini muncul setelah kasus terkait SMPN 5 sempat menjadi sorotan publik pada tahun 2025 silam. Saat itu, beredar informasi di berbagai media mengenai dugaan adanya persekongkolan antara pihak sekolah dengan pihak ketiga atau rekanan dalam pelaksanaan proyek pengecatan gedung sekolah. Isu tersebut mencuat lantaran dinilai terdapat kejanggalan terkait legalitas mitra kerja yang ditunjuk saat itu.
Oleh karena itu, dalam kunjungan ini, pihak legislatif menekankan kepada Kepala Sekolah yang baru menjabat sejak April 2026 lalu, agar seluruh kegiatan yang dibiayai dana BOS benar-benar berjalan sesuai aturan perundang-undangan yang berlaku.
"Dugaan masalah kemarin muncul karena disinyalir legalitas rekanan yang dijadikan mitra kerja belum jelas. Hari ini kami ingin memastikan kepada Bapak David selaku kepala sekolah definitif yang baru, bahwa setiap proyek yang bersumber dari dana BOS harus dikelola sesuai hukum dan peraturan yang berlaku," tegasnya.
Lebih lanjut, Zainul menekankan pentingnya prinsip transparansi dalam setiap tahapan pengelolaan anggaran. Mulai dari mekanisme pemilihan mitra kerja, kelengkapan administrasi proyek, hingga keterbukaan informasi penggunaan dana harus dipenuhi. Hal ini bertujuan agar tidak timbul kembali keresahan di masyarakat yang pada akhirnya justru merugikan nama baik sekolah dan berdampak pada peserta didik.
"Segala proses, mulai dari penunjukan rekanan, kelengkapan legalitas, hingga transparansi penggunaan dana harus dijaga ketat. Tujuannya agar tidak ada lagi gejolak di masyarakat yang nanti justru merugikan pihak sekolah dan siswa," tambahnya.
Selain persoalan administrasi dan keuangan, Komisi I juga menaruh perhatian serius terhadap isu kekerasan. DPRD menerima laporan adanya dugaan tindakan perundungan yang diduga melibatkan oknum pendidik. Meski demikian, hal tersebut masih berstatus dugaan dan sedang dalam tahap pendalaman serta verifikasi fakta di lapangan.
"Terkait isu perundungan, kami mendengar adanya dugaan yang melibatkan oknum guru. Namun kami tegaskan, hal ini masih dalam tahap pendalaman karena belum ada kepastian atau verifikasi yang mutlak," ungkapnya.
Dalam pemeriksaan tersebut, tim Komisi I juga meninjau fasilitas pendukung keamanan seperti kelengkapan dan fungsi CCTV, serta mengamati secara langsung pola interaksi antara guru dengan siswa maupun hubungan antarpeserta didik. Langkah ini diambil untuk memastikan suasana sekolah tetap kondusif, aman, dan nyaman untuk proses belajar mengajar.
Menurut Zainul, sekolah harus menjadi tempat yang aman dan bebas dari segala bentuk kekerasan, karena praktik perundungan memiliki dampak buruk yang sangat serius terhadap perkembangan psikologis anak didik.
"Sekolah adalah tempat yang seharusnya nyaman dan aman. Harus bebas dari segala bentuk kekerasan atau perundungan, karena hal itu akan berdampak besar dan merusak psikologi peserta didik kita," jelasnya.
Setelah melakukan pemantauan dan dialog dengan pihak sekolah, Komisi I DPRD menilai kondisi terkini di SMPN 5 sudah cukup baik. Pihak manajemen sekolah pun memberikan jaminan dan komitmen penuh untuk terus menjaga lingkungan pendidikan yang aman, tertib, dan kondusif bagi seluruh warga sekolah.
"Alhamdulillah, hasil pemantauan di lapangan menunjukkan kondisi yang cukup baik. Kami juga mendapatkan jaminan langsung dari kepala sekolah bahwa ke depannya hal-hal seperti perundungan insyaallah tidak akan terjadi lagi," pungkas Zainul Fatoni.
Penulis: Nia