 |
| FOTO: SPPG KAB. Tambrauw di Kebar |
JAKARTA/TAMBRAUW, KASUARITV.COM – Aktivis Hukum Jakarta, Robi Anggara, yang dikenal lama berkecimpung dalam pengawasan pembangunan di wilayah Trans-Papua (Sorong, Tambrauw, hingga Manokwari), angkat bicara mengenai klaim kesiapan dapur SPPG di Kabupaten Tambrauw. Menurutnya, informasi yang beredar mengenai serapan bahan pangan lokal 100% adalah narasi fiktif yang berpotensi menutupi praktik korupsi.
Narasi yang Menghina Logika Publik
Robi Anggara menegaskan bahwa pernyataan Sekretaris Satgas MBG Tambrauw sangat tidak berdasar pada realitas sosiologis dan geografis.
"Saya lama berkelana di jalur Trans-Papua, dari Sorong sampai Manokwari. Saya tahu persis kondisi Kebar dan Tambrauw. Jangankan untuk menyuplai ribuan siswa, untuk kebutuhan kios sehari-hari saja warga masih harus menyuplai beras dan sembako dari luar. Jadi, narasi bahwa hanya susu dan telur yang didatangkan dari luar itu adalah kebohongan yang menghina logika masyarakat!" tegas Robi.
Dugaan Pelanggaran Konstitusi Program MBG
Robi menyoroti aturan baku Badan Gizi Nasional (BGN) yang mewajibkan 15 UMKM/Pemasok di belakang setiap dapur SPPG.
- UMKM Fiktif? Robi menantang Satgas untuk membuka daftar 15 UMKM lokal di Kebar. Jika tidak ada, maka operasional dapur ini ilegal dan menyalahi Juknis BGN.
- Anggaran Jumbo, Gedung Kosong: Dengan kucuran APBN berkisar Rp2,5 hingga Rp6 miliar, Robi mempertanyakan mengapa fasilitas di lapangan masih tampak seperti gedung kosong. "Uang miliaran itu larinya ke mana? Kalau fisiknya tidak sesuai spek, ini bukan lagi masalah administrasi, tapi sudah masuk ranah tindak pidana korupsi!"
Potensi Korupsi Berjamaah
Sebagai aktivis hukum, Robi melihat ada pola "kejar tayang" narasi untuk mempercepat pencairan anggaran tanpa kesiapan infrastruktur.
"Kuat dugaan saya, narasi 'siap operasi' ini hanya bungkus untuk mencairkan termin anggaran selanjutnya. Jika BGN pusat tidak hati-hati, anggaran MBG ini hanya akan jadi bancakan oknum daerah dengan laporan-laporan fiktif soal serapan pangan lokal," tambahnya. 2 Mei 2026
Tuntutan Tegas Robi Anggara:
- Kepada Kejaksaan Tinggi Papua Barat : Segera lakukan audit investigatif terhadap pengadaan barang dan jasa pembangunan SPPG di Tambrauw. Periksa kesesuaian anggaran dengan fisik di lapangan.
- Kepada Badan Gizi Nasional (BGN): Segera copot Sekretaris Satgas MBG Tambrauw. Pejabat yang tidak jujur soal kondisi daerah hanya akan merusak reputasi program prioritas nasional ini.
- Hentikan Operasional Sementara: Jangan operasionalkan dapur tersebut sampai ada bukti otentik mengenai keterlibatan 15 UMKM lokal dan ketersediaan stok pangan yang benar-benar berasal dari petani Tambrauw.
"Jangan jadikan perut anak-anak Papua sebagai komoditas proyek. Kalau tidak mampu menyiapkan bahan lokal, bicara jujur, jangan membangun narasi munafik hanya demi mengamankan anggaran," pungkas Robi Anggara.
"Kebetulan saya sekarang aktif di jakarta, Saya akan sampaikan lansung hal ini ke Badan Gizi Nasional, mengantisipasi kerugian negara kedepanya," tutupnya (***)