PROBOLINGGO (KASUARITV ) – Ketua Komisi III DPRD Kota Probolinggo dari Fraksi Partai Golkar, Muchlas Kurniawan, menegaskan bahwa sektor pendidikan, termasuk keberadaan guru ngaji dan lembaga pendidikan berbasis madrasah, tetap menjadi perhatian utama dan prioritas dalam penyusunan serta penetapan kebijakan anggaran daerah. Pernyataan ini disampaikannya dalam audiensi antara DPRD Kota Probolinggo dengan pimpinan dan anggota Pimpinan Cabang Gerakan Pemuda (GP) Ansor Kota Probolinggo, yang berlangsung di Ruang Kerja Komisi III DPRD pada Rabu (6 Mei 2026).
Kegiatan dialogis ini dihadiri oleh Ketua DPRD Kota Probolinggo, Hj. Dwi Laksmi Syntha Kusumawardhani, Wakil Ketua I H. Abdul Mujib, Wakil Ketua II, para Ketua Komisi I, II, dan III, serta Ketua GP Ansor Kota Probolinggo, Salamul Huda, beserta sejumlah anggotanya.
Dalam paparannya, Muchlas menjelaskan bahwa penetapan anggaran daerah melalui tahapan yang cukup panjang dan bertingkat, mulai dari pembahasan mendalam di tingkat komisi hingga pengambilan keputusan akhir di Badan Anggaran (Banggar). Ia menegaskan bahwa peran komisi adalah merumuskan usulan dan rekomendasi, sedangkan keputusan akhir terkait perubahan besaran maupun alokasi anggaran ditetapkan dalam pembahasan di tingkat Banggar.
"Pihak komisi hanya berwenang menyampaikan usulan dan masukan. Namun keputusan akhir, terutama yang berkaitan dengan perubahan struktur anggaran dan program prioritas, ditetapkan melalui pembahasan bersama di Badan Anggaran," jelasnya.
Ia juga membenarkan bahwa evaluasi terhadap program Dana Bantuan Operasional Sekolah Daerah (BOSDA) serta bantuan pendidikan lainnya tidak terlepas dari adanya temuan yang harus ditindaklanjuti, sehingga pemerintah daerah mengambil langkah penyesuaian kebijakan yang dianggap perlu. Meski demikian, Muchlas menegaskan bahwa sejak awal, pihaknya di Komisi III telah mendorong agar sektor pendidikan tetap ditempatkan sebagai prioritas utama, mengingat hal ini merupakan urusan wajib pemerintah daerah yang berkaitan langsung dengan peningkatan kualitas Indeks Pembangunan Manusia (IPM).
"Kami telah menegaskan bahwa pendidikan adalah tulang punggung pembangunan daerah. Hal ini tidak hanya berlaku bagi pendidikan formal, tetapi juga mencakup lembaga di bawah naungan yayasan seperti madrasah dan Taman Pendidikan Al-Qur'an (TPQ), yang semuanya memiliki peran sangat penting dalam membentuk karakter dan kualitas sumber daya manusia," ujarnya.
Khusus menyangkut tunjangan bagi guru ngaji, ia mengakui adanya perubahan kebijakan yang terjadi dalam dua aspek sekaligus: di satu sisi jumlah penerima benefit mengalami peningkatan, namun di sisi lain besaran nominal insentif yang diterima per orang mengalami penurunan.
"Secara kuantitas, jumlah penerima insentif meningkat cukup signifikan, dari sekitar 1.350 orang menjadi 1.600 orang. Namun, penyesuaian besaran nominal memang dilakukan dengan alasan efisiensi dan keterbatasan kemampuan keuangan daerah," ungkapnya.
Meski demikian, Muchlas menambahkan bahwa pihak DPRD telah memberikan rekomendasi tegas kepada pemerintah daerah agar kesejahteraan para guru ngaji tetap menjadi perhatian serius. Ia juga membuka peluang agar besaran insentif dapat dikembalikan atau bahkan ditingkatkan kembali pada penyusunan anggaran tahun mendatang, seiring dengan perbaikan kondisi keuangan daerah.
"Dalam pembahasan dan rekomendasi yang kami sampaikan, kami sudah menekankan agar nasib dan kesejahteraan guru ngaji terus menjadi perhatian utama pemerintah," tegasnya.
Lebih jauh, Muchlas menyampaikan bahwa ia secara pribadi memiliki kedekatan emosional dan pemahaman mendalam terhadap dunia pendidikan keagamaan. Ia mengaku pernah merasakan langsung menjadi tenaga pengajar di TPQ dengan imbalan yang sangat terbatas, sehingga ia sangat mengerti kondisi dan tantangan yang dihadapi para guru ngaji di lapangan saat ini.
"Saya sendiri pernah merasakan menjadi pengajar di TPQ dengan honor yang sangat minim. Pengalaman itulah yang membuat saya sangat paham betapa beratnya perjuangan mereka. Oleh karena itu, kami berkomitmen untuk terus memperjuangkan peningkatan kesejahteraan para pendidik, khususnya guru ngaji," tegasnya.
Menanggapi kritik yang sempat disampaikan mengenai perbandingan antara anggaran pembangunan gedung DPRD dengan besaran tunjangan guru ngaji, ia menyambut hal tersebut sebagai masukan yang sangat berharga dan membangun. Menurutnya, kritik seperti ini akan dicatat dengan baik dan menjadi bahan evaluasi penting bagi pihak legislatif dalam merumuskan kebijakan anggaran di masa mendatang agar lebih adil dan tepat sasaran.
"Kritik seperti ini menjadi koreksi yang sangat berharga bagi kami. Segala aspirasi dan masukan dari masyarakat akan kami catat dan jadikan bahan pertimbangan utama dalam pembahasan anggaran ke depannya," ujarnya.
Ia memastikan bahwa DPRD akan terus berdiri bersama masyarakat, termasuk organisasi kemasyarakatan seperti GP Ansor, dalam memperjuangkan kebijakan publik yang lebih adil dan berpihak pada kemajuan sektor pendidikan.
"Kami tidak akan pernah meminggirkan peran para guru ngaji maupun lembaga pendidikan swasta. Kami sadar sepenuhnya bahwa semuanya memiliki kontribusi besar dalam membentuk kualitas sumber daya manusia yang unggul di Kota Probolinggo," tandasnya.
Di akhir pernyataannya, Muchlas berharap ke depannya dapat ditemukan solusi terbaik yang tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, namun tetap mampu mengakomodasi kebutuhan riil para guru ngaji dan lembaga pendidikan keagamaan di daerah.
Audiensi ini menjadi wadah dialog yang konstruktif antara pihak legislatif dan unsur masyarakat, dalam upaya mencari titik temu di antara keterbatasan kemampuan anggaran, kepatuhan terhadap regulasi, serta pemenuhan kebutuhan nyata di lapangan, demi peningkatan kualitas pendidikan di Kota Probolinggo.
Penulis: Nia