PROBOLINGGO (KASTV) – Pembahasan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Wali Kota Probolinggo Tahun 2025 menjadi momentum evaluasi mendalam. Anggota DPRD, Ryadlus Solihin Firdaus, menekankan pentingnya perbaikan kinerja Organisasi Perangkat Daerah (OPD) serta optimalisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) agar pengelolaan keuangan negara berjalan efektif dan akuntabel.
Dalam forum Panitia Khusus (Pansus), Ryadlus menegaskan bahwa pembahasan tidak boleh berhenti pada sekadar administrasi, melainkan harus berbasis data dan berdampak nyata bagi masyarakat.
Evaluasi Efektivitas Parkir
Salah satu sektor yang menjadi sorotan tajam adalah pengelolaan parkir. Dari sekitar 107 titik parkir yang tersebar di Kota Probolinggo, ia menilai belum semuanya memberikan kontribusi maksimal terhadap PAD.
“Jangan sampai keberadaan juru parkir tidak memberi kontribusi signifikan. Harus jelas efektivitasnya,” ujarnya.
Ia meminta Dinas Perhubungan menyajikan data rinci untuk memetakan titik mana yang produktif dan mana yang justru membebani daerah, sehingga ke depannya bisa dilakukan penataan yang lebih baik.
Kritisi Kinerja dan Struktur Pudam Bayuangga
Perhatian serius juga ditujukan kepada Perusahaan Daerah Air Minum (Pudam) Bayuangga. Ryadlus mengungkap kerugian perusahaan yang mencapai hampir Rp300 juta akibat kerusakan jaringan pipa yang dipicu proyek Kementerian PUPR di akhir tahun 2025.
Menurutnya, persoalan ini tidak bisa dibiarkan begitu saja. Ia meminta eksekutif mengambil langkah hukum dan menelusuri tanggung jawab pihak-pihak yang terlibat untuk mengganti kerugian tersebut.
Selain itu, ia juga mengkritisi struktur organisasi yang dinilai belum efisien. Beberapa jabatan, termasuk posisi paralegal, dinilai belum memiliki indikator kinerja yang jelas.
“Kita harus ukur dampaknya. Kalau tidak jelas kontribusinya, ini bisa jadi beban organisasi,” tegasnya.
Perubahan Mekanisme Rapat dan Kejelasan Anggaran
Ryadlus juga terlibat aktif dalam mendorong perubahan mekanisme pembahasan di Pansus. Format rapat diubah agar tidak lagi berisi paparan panjang lebar, melainkan langsung fokus pada sesi tanya jawab substansial guna mempercepat dan memperdalam evaluasi.
Isu transparansi anggaran juga digelorakan, termasuk status dana Rp9 miliar hasil pengurangan Tambahan Penghasilan Pegawai (TPP) yang masih menyisakan perbedaan persepsi antara legislatif dan eksekutif. Kejelasan data ini dinilai krusial untuk menjaga kepercayaan publik.
“Evaluasi ini harus berdampak. Bukan sekadar laporan selesai, tapi ada perbaikan yang dirasakan masyarakat,” tegas Ryadlus.
Dengan pendekatan kritis namun konstruktif, ia berharap pembahasan LKPJ tidak lagi menjadi rutinitas tahunan, melainkan menjadi alat koreksi efektif agar pembangunan Kota Probolinggo berjalan lebih transparan, efisien, dan tepat sasaran.
(Penulis: Nia)