PROBOLINGGO (KASTV)– Panitia Khusus (Pansus) DPRD Kota Probolinggo telah menuntaskan rangkaian pembahasan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Walikota Probolinggo Tahun Anggaran 2025. Dalam evaluasi akhir ini, dewan menegaskan bahwa rekomendasi yang dihasilkan tidak hanya berbasis data administratif, tetapi juga membandingkan fakta riil di lapangan.
Ketua Pansus DPRD Kota Probolinggo, Muchlas Kurniawan, SH., MH., menekankan pentingnya akurasi data dengan melakukan verifikasi menyeluruh dari berbagai sumber.
"Pembahasan ini tidak hanya sebatas klarifikasi di dalam ruangan. Kami akan mengomparasi hasil tersebut dengan situasi di lapangan dan informasi akurat dari institusi atau sumber luar lainnya. Jika di sini laporannya baik namun di lapangan ditemukan hal sebaliknya, itu yang harus kami sampaikan dalam rekomendasi untuk menilai baik buruknya pemerintahan selama satu tahun," tegas Muchlas.
Sektor Kesehatan Jadi Sorotan Utama
Salah satu sektor yang mendapatkan perhatian serius adalah layanan kesehatan. Meski secara administrasi Dinas Kesehatan dinilai berjalan baik, Pansus memberikan penekanan khusus pada kualitas pelayanan di dua rumah sakit milik daerah.
Aspek infrastruktur, ketersediaan alat kesehatan (Alkes), hingga kecukupan tenaga medis menjadi indikator utama dalam menilai efektivitas kinerja pemerintah kota selama tahun 2025.
Senada dengan hal tersebut, Anggota Pansus, Ellyas Aditiawan, S.I.Kom., menambahkan bahwa pendalaman terhadap Organisasi Perangkat Daerah (OPD) juga difokuskan pada capaian indeks kinerja dan realisasi persentase program.
"Kami mengevaluasi hasil dari beberapa dinas terkait realisasi anggaran dan masalah-masalah teknis yang muncul dalam pelaksanaannya. Hal ini penting untuk memastikan setiap program kerja selaras dengan kebutuhan masyarakat," ujar Ellyas.
Hasil dari pembahasan mendalam ini nantinya akan dituangkan dalam dokumen rekomendasi resmi DPRD yang wajib ditindaklanjuti oleh Pemerintah Kota Probolinggo sebagai dasar perbaikan kinerja di masa mendatang.
(Penulis: Nia)