PROBOLINGGO (KASTV) – Pembahasan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Tahun 2025 di DPRD Kota Probolinggo tidak hanya berfungsi sebagai sarana evaluasi, tetapi juga menjadi ruang apresiasi sekaligus masukan untuk kemajuan sektor pendidikan.
Di bawah kepemimpinan Dr. Siti Romlah, kinerja Dinas Pendidikan dan Kebudayaan dinilai menunjukkan arah yang progresif dan memberikan dampak nyata bagi masyarakat.
Sejumlah indikator utama mencatat peningkatan signifikan. Indeks Pembangunan Manusia (IPM) mencapai angka 78,5, diiringi dengan kenaikan capaian literasi dan numerasi, serta perbaikan rata-rata lama sekolah. Hal ini menjadi bukti bahwa akses dan kualitas pendidikan di Kota Probolinggo terus membaik.
Meski capaian tersebut membanggakan, DPRD mengingatkan agar hasil pembangunan pendidikan mampu menjawab tantangan riil di lapangan.
Anggota DPRD, Masda Putri Amelia, menekankan pentingnya menjembatani peningkatan kualitas pendidikan dengan penyerapan tenaga kerja.
“Jangan hanya berhenti pada capaian indikator statistik. Pendidikan harus mampu menjadi solusi nyata bagi kesejahteraan dan ekonomi masyarakat,” ujarnya.
Program Tepat Sasaran dan Penguatan Data
Menanggapi berbagai masukan tersebut, arah kebijakan yang dijalankan dinas dinilai sudah terstruktur. Salah satu buktinya adalah program pemberian seragam gratis bagi siswa SD dan SMP yang berhasil terealisasi 100 persen. Program ini dinilai efektif memastikan tidak ada anak yang tertinggal dalam mengakses pendidikan.
Selain output fisik, kualitas data juga menjadi fokus perhatian. Anggota DPRD, Ilyas Aditiawan, mendorong pemerintah untuk lebih detail dalam memetakan angka partisipasi sekolah dan faktor penyebab anak putus sekolah.
“Data yang akurat menjadi kunci agar kebijakan yang diambil benar-benar tepat sasaran dan mampu menjangkau kelompok rentan,” tegasnya.
Integrasi Budaya sebagai Pembentuk Karakter
Keberhasilan sektor pendidikan juga ditopang oleh prestasi di bidang kebudayaan. Berbagai penghargaan yang diraih menunjukkan bahwa pembangunan karakter dan identitas budaya turut menjadi prioritas, tidak hanya berfokus pada aspek akademik.
Ketua Komisi II DPRD, Ridhotus Solihin, kembali menegaskan pandangannya bahwa kebudayaan harus menjadi bagian integral dari sistem pendidikan untuk membentuk karakter dan kesadaran masyarakat, bukan sekadar pelengkap kegiatan pariwisata.
Pembahasan LKPJ ini menjadi momentum penting untuk menyelaraskan capaian kinerja dengan kebutuhan warga. Kepemimpinan Dr. Siti Romlah dinilai telah meletakkan fondasi yang kuat bagi pendidikan yang inklusif dan berkelanjutan.
Ke depan, sinergi antara legislatif dan eksekutif menjadi kunci agar pendidikan tidak hanya menghasilkan angka yang baik, tetapi juga melahirkan generasi yang tangguh dan siap menghadapi tantangan zaman.
(Nia)