PROBOLINGGO (KASTV) – Pemerintah Kota Probolinggo mencatat capaian kinerja yang sangat baik sepanjang tahun anggaran 2025. Hal ini terungkap dalam pembahasan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Wali Kota Tahun 2025 yang dibahas dalam rapat Panitia Khusus (Pansus) DPRD bersama pihak eksekutif.
LKPJ yang disusun berbasis Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 dan Permendagri Nomor 18 Tahun 2020 ini menjadi tolok ukur keberhasilan penyelenggaraan pemerintahan daerah. Secara umum, Pemkot Probolinggo menjalankan 673 program dan 1.546 sub-kegiatan dengan rata-rata capaian kinerja mencapai 96,39 persen.
Dari sisi indikator makro, pembangunan menunjukkan tren positif. Pertumbuhan ekonomi naik menjadi 5,68 persen, Indeks Pembangunan Manusia (IPM) meningkat menjadi 78,5, serta angka kemiskinan berhasil diturunkan menjadi 5,63 persen.
Meski capaian angka tersebut membanggakan, DPRD menegaskan bahwa data statistik harus berbanding lurus dengan manfaat yang dirasakan langsung oleh masyarakat.
Anggota DPRD, Masda Putri Amelia, menyoroti adanya ketimpangan antara peningkatan IPM dengan masih tingginya angka pengangguran terbuka. Menurutnya, peningkatan kualitas pendidikan dan sosial belum sepenuhnya mampu diterjemahkan menjadi daya serap tenaga kerja yang optimal.
“Jangan hanya terpana pada angka. Yang lebih penting adalah bagaimana program benar-benar tepat sasaran dan memberi dampak nyata bagi warga,” tegas Masda.
Perbaikan Data dan Tata Kelola Jadi Sorotan
Dalam pembahasan sektor pendidikan, meskipun capaian indeks pendidikan, rata-rata lama sekolah, hingga literasi menunjukkan peningkatan signifikan, masih terdapat catatan perbaikan. Program pemberian seragam gratis misalnya, mencapai output 100 persen meski realisasi anggaran hanya 62 persen berkat efisiensi dan verifikasi data yang ketat.
Anggota DPRD, Ilyas Aditiawan, mendorong pemerintah untuk memperkuat basis data, khususnya terkait angka partisipasi sekolah dan penyebab putus sekolah. Data yang akurat dinilai krusial agar kebijakan dapat tepat sasaran, termasuk mendorong masyarakat menempuh pendidikan tinggi.
Sorotan juga ditujukan pada tata kelola anggaran. Terkait kebijakan pengurangan Tambahan Penghasilan Pegawai (TPP) sebesar 10 persen, Anggota DPRD Eko Purwanto menilai masih adanya ketidaksinkronan antar Organisasi Perangkat Daerah (OPD). DPRD meminta transparansi mengenai pengelolaan dana tersebut, apakah telah dikembalikan ke kas daerah atau dialokasikan pada skema lain.
Integrasi Budaya dan Pemisahan Urusan
Sementara itu, Ketua Komisi II DPRD, Ridhotus Solihin, kembali menekankan pentingnya pendekatan kebudayaan yang strategis. Ia menilai kebudayaan tidak boleh hanya menjadi sektor pelengkap atau pendukung pariwisata, melainkan dijadikan instrumen pendidikan pembentuk karakter masyarakat.
Pembahasan ini juga membuka peluang evaluasi struktural, termasuk usulan pemisahan urusan pendidikan dan kebudayaan agar pengelolaan masing-masing sektor bisa lebih fokus dan optimal.
Anggota DPRD Muchlas Kurniawan menyampaikan, pembahasan saat ini masih pada tahap awal dan akan didalami lebih lanjut pada pertemuan berikutnya.
“Ini bagian dari evaluasi menyeluruh. Apa yang sudah baik kita lanjutkan, yang kurang kita perbaiki untuk arah kebijakan 2026,” ujarnya.
Melalui pembahasan LKPJ ini, DPRD dan Pemkot berkomitmen untuk tidak sekadar mengejar capaian administratif, melainkan memastikan setiap program memberikan manfaat nyata. Tantangan ke depan bukan lagi soal mencapai angka, melainkan menghadirkan pembangunan yang inklusif dan berdampak langsung pada kesejahteraan warga.
(Nia)