Aceh Singkil, KASTV – Selasa , 10 Maret 2026
Dinamika politik di Kabupaten Aceh Singkil semakin memanas setelah gelombang demonstrasi dari mahasiswa dan elemen masyarakat terus bermunculan dalam beberapa waktu terakhir. Aksi tersebut merupakan bentuk evaluasi terhadap satu tahun kepemimpinan Bupati Safriadi Oyon dan Wakil Bupati Hamzah Sulaiman yang dinilai belum menunjukkan kemajuan signifikan bagi daerah.
Sejumlah aksi demonstrasi digelar di halaman Kantor DPRK Aceh Singkil. Massa yang terdiri dari mahasiswa, pemuda, hingga masyarakat sipil menyampaikan berbagai tuntutan, mulai dari transparansi anggaran daerah, penyelesaian konflik lahan, hingga dugaan praktik jual beli jabatan di lingkungan pemerintah daerah.
Dalam orasinya, para demonstran juga menyoroti rencana pengadaan mobil dinas bupati senilai sekitar Rp2,6 miliar yang dianggap tidak berpihak pada kondisi ekonomi masyarakat. Selain itu, mereka mendesak penyelidikan terhadap penggunaan dana bantuan presiden untuk penanganan banjir yang nilainya mencapai Rp4 miliar.
Aksi massa tersebut bahkan mendorong DPRK Aceh Singkil menggunakan hak interpelasi untuk meminta penjelasan resmi dari pemerintah daerah mengenai sejumlah kebijakan yang dianggap bermasalah. Sejumlah anggota DPRK menyatakan siap mempertimbangkan langkah tersebut sebagai bagian dari fungsi pengawasan terhadap pemerintah daerah.
Di tengah situasi ini, kritik terhadap kinerja pemerintahan daerah juga semakin kuat dari berbagai kalangan. Beberapa pengamat dan organisasi masyarakat menilai satu tahun kepemimpinan Oyon–Hamzah belum menunjukkan perubahan signifikan, bahkan muncul dugaan nepotisme dan kebijakan yang dianggap tidak menyentuh kebutuhan masyarakat.
Selain itu, dinamika politik internal pemerintahan daerah turut menjadi perbincangan publik. Sejumlah pihak menilai hubungan antara bupati dan wakil bupati mulai mengalami ketegangan, seiring meningkatnya kritik terhadap kinerja pemerintah daerah.
Meski demikian, sejumlah pengamat menilai demonstrasi merupakan bagian dari mekanisme kontrol dalam sistem demokrasi. Pemerintah daerah diharapkan dapat merespons kritik tersebut melalui dialog terbuka dengan masyarakat serta evaluasi terhadap kebijakan yang dipersoalkan.
Situasi politik di Aceh Singkil pun diprediksi masih akan terus berkembang, terutama jika tuntutan demonstran terkait transparansi pemerintahan dan pengelolaan anggaran daerah tidak segera mendapatkan jawaban dari pemerintah.