Aceh Singkil, KASTV – Selasa, 10 Maret 2026
Puluhan massa yang tergabung dalam Forum Masyarakat Menggugat (FORMAT) menggelar aksi unjuk rasa menuntut kejelasan dan transparansi pendataan penerima bantuan rehabilitasi dan stimulus pasca bencana banjir dan longsor yang melanda wilayah Aceh Singkil pada November 2025 lalu.
Aksi tersebut digelar sebagai bentuk protes masyarakat terhadap dugaan ketidaktepatan data penerima bantuan rehab–stimulus yang dinilai tidak mencerminkan kondisi korban terdampak secara nyata di lapangan.
Dalam orasinya, salah satu orator aksi, Budi Harjo, menyampaikan bahwa masih terdapat warga yang mengalami kerusakan rumah akibat banjir dan longsor namun tidak tercantum dalam daftar penerima bantuan.
Ia secara khusus menyoroti kondisi warga di Desa Pemuka, Kecamatan Singkil, yang menurutnya banyak mengalami kerusakan rumah namun tidak masuk dalam pendataan penerima manfaat bantuan pemerintah.
Dalam orasi tersebut juga disampaikan pernyataan Bupati Aceh Singkil, Safriadi Oyon, yang menyebut bahwa pemerintah desa di Desa Pemuka diduga tidak memasukkan data kerusakan rumah warganya dalam pendataan awal penerima bantuan rehab–stimulus.
Menanggapi hal tersebut, pihak pemerintah desa disebut telah memberikan klarifikasi bahwa Kepala Desa telah menyerahkan tanggung jawab pendataan warga terdampak kepada Sekretaris Desa (Sekdes). Namun, menurut informasi yang berkembang, pendataan tersebut diduga tidak dilaksanakan sebagaimana mestinya sehingga sejumlah warga terdampak tidak tercatat dalam daftar penerima bantuan.
Kondisi ini memicu kekecewaan masyarakat karena bantuan yang seharusnya diberikan kepada korban terdampak bencana dinilai tidak sepenuhnya tepat sasaran.
Melalui aksi tersebut, FORMAT mendesak Pemerintah Kabupaten Aceh Singkil untuk segera melakukan evaluasi serta verifikasi ulang terhadap data penerima bantuan rehab–stimulus agar bantuan benar-benar diberikan kepada masyarakat yang mengalami kerusakan rumah akibat bencana.
Selain itu, massa aksi juga meminta adanya transparansi dalam proses pendataan serta penetapan penerima bantuan, sehingga tidak menimbulkan kecurigaan dan polemik di tengah masyarakat.
FORMAT menegaskan bahwa mereka akan terus mengawal persoalan ini hingga pemerintah daerah melakukan perbaikan data secara objektif dan memastikan seluruh korban terdampak bencana mendapatkan haknya secara adil. (PT)