.png)
MUNA BARAT, KASUARITV.COM – Kebijakan Bupati Muna Barat dalam menempatkan Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) kembali menuai kritik dari berbagai kalangan. Penempatan pejabat yang dinilai tidak memiliki latar belakang pendidikan yang linear dengan bidang infrastruktur dianggap sebagai langkah yang tidak mencerminkan profesionalisme dalam tata kelola pemerintahan.
Mantan Sekretaris Jenderal Universitas Halu Oleo (UHO), Umul Loga, menilai jabatan strategis seperti Kepala Dinas PUPR seharusnya diisi oleh figur yang memiliki kompetensi dan latar belakang pendidikan yang relevan.
“Bupati adalah orang berpendidikan, namun jika penempatan pejabat tidak mempertimbangkan kesesuaian bidang keilmuan, maka publik wajar mempertanyakan profesionalitas dalam pengambilan kebijakan,” ujar Umul Loga kepada media.
Ia mengingatkan bahwa sebelumnya Bupati juga sempat mengeluhkan kondisi penggunaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) oleh pimpinan sebelum dirinya menjabat. Namun menurutnya, langkah menempatkan pejabat yang tidak sesuai bidang justru berpotensi menimbulkan persoalan baru dalam pengelolaan sektor infrastruktur.
Umul Loga bahkan mengibaratkan kebijakan tersebut seperti menempatkan orang yang tidak memiliki keahlian pada bidang yang sangat teknis.
“Kalau ahli sayur ditempatkan di peternakan, bisa saja ayamnya mati semua. Artinya setiap jabatan membutuhkan orang yang benar-benar memahami bidangnya,” katanya.
Lebih jauh, ia juga menyoroti rekam jejak pejabat yang ditempatkan tersebut yang disebut pernah dilaporkan terkait dugaan kasus penggelapan. Hal ini menurutnya harus menjadi perhatian serius mengingat sektor PUPR merupakan dinas yang mengelola anggaran besar dalam pembangunan daerah.
“Ini yang menjadi kekhawatiran publik. Jangan sampai anggaran besar di sektor infrastruktur justru menimbulkan persoalan baru. Pengelolaan dana PUPR harus benar-benar diawasi,” tegasnya.
Selain menjabat sebagai kepala daerah, Bupati Muna Barat juga diketahui memikul tanggung jawab sebagai Ketua Partai Golkar Sulawesi Tenggara. Dengan posisi tersebut, menurut Umul Loga, publik tentu berharap adanya contoh kepemimpinan yang mengedepankan profesionalisme dan tata kelola pemerintahan yang baik.
Sebagai bentuk tekanan publik, Umul Loga menyatakan pihaknya siap melakukan mobilisasi massa dalam jumlah besar apabila aspirasi masyarakat tidak mendapat respons dari pemerintah daerah.
“Kami akan mobilisasi massa besar-besaran untuk menduduki Kantor Bupati dan Kantor Dinas PUPR Muna Barat jika masukan masyarakat tidak direspons. Ini bentuk kontrol sosial agar pemerintahan berjalan secara profesional,” tegasnya.
Hingga berita ini diterbitkan, pihak Pemerintah Kabupaten Muna Barat masih diupayakan untuk dimintai konfirmasi terkait kritik serta rencana aksi yang disampaikan tersebut.
Redaksi