 |
| Ketgam: Layanan AHU Maintenance, Kinerja Pemerintah di Pertanyakan |
Jakarta, kasuaritv.com _ Pembuatan PT Perorangan melalui sistem Administrasi Hukum Umum (AHU). Layanan yang seharusnya mempermudah justru dinilai mempersulit masyarakat.
Mulai dari jaringan yang lelet, kesalahan pembacaan data, hingga ketidaksesuaian alamat yang muncul dalam sistem, menjadi persoalan utama. Ironisnya, data yang digunakan disebut merupakan data resmi, bahkan milik pejabat publik yang telah terverifikasi.
“Data sudah valid, tapi saat masuk ke sistem malah berubah. Ini sangat merugikan,” ungkap salah satu pengguna layanan.
Yang lebih mengecewakan, saat dilakukan konfirmasi maupun pengaduan, tidak ada respons dari pihak terkait. Hal ini menimbulkan pertanyaan besar terkait keseriusan dalam menangani keluhan masyarakat.
Tak hanya di AHU, kondisi serupa juga terjadi pada layanan Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dukcapil RI). Banyak masyarakat mengaku pengaduan mereka tidak ditindaklanjuti, sehingga permasalahan administrasi kependudukan berlarut-larut tanpa solusi.
Sorotan juga muncul pada mekanisme pembayaran layanan. Sistem dinilai langsung meminta pembayaran sebelum proses verifikasi data selesai secara menyeluruh. Akibatnya, ketika terjadi kesalahan atau gangguan, voucher pembayaran berisiko hangus dan merugikan masyarakat.
“Jangan suruh bayar dulu kalau data belum jelas. Kalau voucher mati, rakyat yang rugi,” keluh warga.
Di tengah kritik tersebut, publik juga membandingkan dengan layanan digital lain yang dinilai lebih stabil, seperti sistem di Direktorat Jenderal Pajak (DJP). Layanan perpajakan disebut mampu menangani akses besar hingga jutaan pengguna dengan lebih baik, sehingga memperkuat anggapan bahwa masalah utama terletak pada pengelolaan dan kesiapan sistem.
Seiring dengan berbagai persoalan tersebut, masyarakat mulai menyuarakan desakan kepada Presiden Prabowo Subianto untuk melakukan evaluasi menyeluruh terhadap kinerja menteri dan pejabat setingkat direktur jenderal.
Pejabat yang dinilai tidak mampu memberikan pelayanan optimal kepada masyarakat diminta untuk segera diganti dengan sosok yang lebih kompeten dan responsif.
Pelayanan publik sejatinya adalah hak masyarakat dan kewajiban negara. Ketika sistem tersedia namun tidak berfungsi optimal, bahkan merugikan rakyat, maka evaluasi hingga pergantian pejabat menjadi langkah yang wajar dalam pemerintahan yang sehat.
Masyarakat berharap, pemerintah tidak hanya membuka layanan secara formal, tetapi juga memastikan setiap aduan ditangani dengan cepat, akurat, dan bertanggung jawab.
Karena pada akhirnya, kepercayaan publik dibangun dari pelayanan yang nyata—bukan sekadar sistem yang terlihat berjalan, namun gagal dirasakan manfaatnya.
redaksi