SIDOARJO || JDN -Kekecewaan mendalam menyelimuti Aliansi Laskar Jenggala Peduli Sidoarjo. Komitmen DPRD Kabupaten Sidoarjo untuk memediasi perseteruan antara Bupati dan Wakil Bupati Sidoarjo dinilai layu sebelum berkembang. Lembaga legislatif tersebut dituding tidak konsisten dan kehilangan taring politiknya dalam menjaga stabilitas pemerintahan.
Harapan publik membumbung tinggi saat Ketua DPRD Sidoarjo, Abdillah Nasih, pada 10 Februari 2026 secara terbuka berjanji akan menghadirkan Bupati Subandi dan Wakil Bupati Mimik Idayana dalam forum resmi untuk mencari jalan islah (rekonsiliasi). Namun, alih-alih forum mediasi yang tegas, agenda yang digelar pada Kamis (12/3) pukul 16.00 WIB justru berwujud kegiatan buka puasa bersama dan santunan anak yatim.
Ironisnya, dalam agenda tersebut, hanya Bupati Subandi yang tampak hadir. Sementara itu, kursi Wakil Bupati Mimik Idayana terlihat kosong. Menanggapi ketidakhadiran tersebut, Ketua DPRD Sidoarjo, Abdillah Nasih, mengaku pihaknya sudah berupaya maksimal.
“Kami sudah berupaya mengundang keduanya, tetapi Wakil Bupati tidak datang. Kami juga akan berusaha semampu kami,” ujar Abdillah saat ditemui Aliansi Laskar Jenggala.
Sikap pasif DPRD ini memicu kritik tajam. Anggota DPRD dari fraksi partai pengusung, Warih Andono, bahkan sempat menyebutkan keterbatasan pihaknya karena menganggap polemik ini sebagai masalah pribadi.
Pandangan masalah pribadi tersebut langsung dimentahkan oleh Ketua Presidium Laskar Jenggala, Bramada Pratama Putra. Ia menegaskan bahwa konflik ini telah menyandera stabilitas daerah.
“Faktanya undangan yang muncul justru acara buka bersama. Kegiatan itu baik, tapi bukan itu yang dijanjikan. Pada 10 Februari lalu, Ketua DPRD berkomitmen menghadirkan Bupati dan Wakil Bupati untuk islah demi Sidoarjo yang lebih baik,” tegas Bramada.
Bramada menambahkan bahwa kehadiran aliansi tetap membawa mandat kesepakatan awal.
"Kami mengapresiasi undangan Safari Ramadhan ini sebagai bentuk penghormatan terhadap silaturahmi. Namun, Aliansi Peduli Sidoarjo tetap merujuk pada kesepakatan yang sudah dibangun dengan DPRD. Fokus utama kami tetap mendesak agar DPRD segera mempertemukan Bupati dan Wakil Bupati untuk duduk bersama," tegasnya.
Ia menekankan bahwa rekonsiliasi adalah harga mati bagi efektivitas pembangunan.
"Sudah saatnya perseteruan ini berakhir. Silaturahmi ini akan jauh lebih bermakna jika menghasilkan langkah konkret menuju rekonsiliasi politik," pungkas Bramada.
Kritik lebih pedas datang dari Ketua DPC GRIB Jaya Sidoarjo, Moh Waldi, yang menilai DPRD kehilangan fungsi pengawasannya. Senada, Humas Ormas Komunitas Rakyat Anti Korupsi (KORAK), Sugeng, menyayangkan sikap para pejabat publik yang gemar berseteru di ruang digital.
“Kenapa jadi ruwet seperti ini. Kalau bukan bupati atau wakil bupati mungkin tidak masalah saling serang di media sosial. Tapi ini pejabat publik. Kalau terus seperti ini, yang dirugikan bukan hanya pemerintah, tapi juga masyarakat,” keluh Sugeng.
Aliansi Laskar Jenggala secara kolektif menilai DPRD Sidoarjo terlihat setengah hati dan cenderung ketakutan terhadap figur eksekutif.
Mereka mendesak agar DPRD tidak hanya menjual janji manis, tetapi benar-benar mengambil langkah politik yang nyata untuk mengakhiri polemik yang sudah terlalu lama menjadi konsumsi publik.
Pertemuan ini diharapkan tidak hanya berakhir sebagai seremoni bagi-bagi berkah secara simbolis, melainkan menjadi titik balik bagi stabilitas pemerintahan Kabupaten Sidoarjo melalui dialog serius yang difasilitasi oleh legislatif. (***)