SIDOARJO || KASTV -Atmosfer di Gedung DPRD Kabupaten Sidoarjo memanas pada Rabu (25/2/2026). Puluhan massa yang tergabung dalam Aliansi Peduli Sidoarjo kembali mendatangi rumah rakyat guna menagih realisasi kesepakatan tertulis terkait mediasi islah antara Bupati dan Wakil Bupati Sidoarjo yang dinilai jalan di tempat.
Kedatangan aliansi ini dipicu oleh mandeknya poin krusial dalam kesepakatan sebelumnya, yakni kehadiran Bupati dan Wakil Bupati dalam satu meja. DPRD Sidoarjo, yang sebelumnya berkomitmen menjadi mediator, kini dituding kehilangan taring dalam menyatukan dua pimpinan tertinggi di Kota Udang tersebut.
Dalam aksinya, massa membawa tiga poin tuntutan utama yang ditujukan kepada pimpinan legislatif, Menuntut pimpinan DPRD untuk menghadirkan Bupati dan Wakil Bupati secara fisik guna menyelesaikan disharmonisasi secara langsung, Menilai ketidakharmonisan pimpinan daerah berdampak langsung pada stagnansi kebijakan publik dan penurunan kualitas pelayanan masyarakat, Mempertanyakan marwah DPRD dalam menjalankan fungsi pengawasan. Jika memanggil pimpinan daerah saja gagal, maka fungsi kontrol legislatif dianggap lumpuh.
Presidium Aliansi Peduli Sidoarjo, Bramada, menegaskan bahwa kehadiran mereka adalah bentuk peringatan keras bagi para wakil rakyat.
"Kami datang bukan untuk sekadar bertamu, tapi menagih janji. DPRD sudah sepakat menjadi mediator agar terjadi islah. Jangan biarkan rakyat hanya jadi penonton konflik internal pimpinan yang tak kunjung usai," tegas Bramada di sela-sela aksi.
Menanggapi tekanan massa, Sekretaris DPRD (Sekwan) Sidoarjo, Hari Sucahyono, memberikan keterangan terkait langkah teknis yang tengah diambil. Ia memastikan bahwa pihak sekretariat telah berkoordinasi agar agenda mediasi tidak kembali mengalami penundaan.
Hari menyatakan bahwa agenda pemanggilan Bupati dan Wakil Bupati telah dijadwalkan secara pasti pada esok hari. Langkah ini diambil sebagai respons cepat atas desakan masyarakat yang menginginkan kejelasan status mediasi.
Konflik dingin di pucuk pimpinan Sidoarjo memang telah menjadi rahasia umum. Namun bagi Aliansi Peduli Sidoarjo, islah bukan sekadar formalitas bersalaman atau seremoni belaka, melainkan prasyarat mutlak agar roda pemerintahan kembali berjalan efektif.
Kini, publik menunggu pembuktian dari DPRD Sidoarjo. Jika besok kedua tokoh tersebut kembali gagal dihadirkan, maka marwah lembaga legislatif sebagai representasi rakyat benar-benar dipertaruhkan.
Apakah DPRD mampu menjadi mediator ulung, atau justru terjebak dalam pusaran janji tanpa realisasi?(*)