Tajuk Redaksi
Sulawesi Tenggara hari ini seolah kehilangan arah. Pemerintahannya tampak lumpuh, tak berdaya, dan jauh dari denyut penderitaan rakyat. Polisi sibuk menjaga warung dan urusan remeh, mau ditunjukan? silahkan cek depan kampus UHO sudah menjadi kosumsi publik, sementara persoalan besar seperti mafia solar subsidi, kemiskinan struktural, dan ketimpangan ekonomi dibiarkan merajalela tanpa solusi nyata.
Di sisi lain, Gubernur Sulawesi Tenggara hanya piawai berpidato. Retorika dibangun tinggi, janji disusun indah, namun realitas di lapangan justru berbanding terbalik. Rakyat menunggu tindakan, bukan orasi. Perut tidak kenyang oleh pidato, dapur tidak mengepul oleh slogan.
Solar subsidi yang seharusnya menjadi napas bagi nelayan, petani, dan pelaku usaha kecil, justru diduga kuat dikuasai jaringan mafia. Negara kalah di hadapan cukong, dan pemerintah daerah seolah menutup mata. Jika aparat dan pemimpin daerah benar-benar hadir untuk rakyat, tak mungkin kejahatan publik semasif ini terus berlangsung terang-terangan.
Lebih menyakitkan lagi, penderitaan rakyat seakan dianggap wajar. Harga kebutuhan naik, lapangan kerja sempit, pelayanan publik amburadul. Namun elite daerah tetap nyaman di balik meja kekuasaan. Rakyat disuruh sabar, sementara pejabat hidup tanpa rasa cemas.
Jika memang tidak mampu memimpin, seharusnya tidak memaksakan diri maju. Kepemimpinan bukan soal ambisi, tapi tanggung jawab moral. Ketika kebijakan justru membuat rakyat makin susah, maka yang gagal bukan rakyat—yang gagal adalah pemerintahnya.
Sulawesi Tenggara tidak butuh pemimpin yang pandai bicara.
Sulawesi Tenggara butuh pemimpin yang berani bertindak, melawan mafia, dan berpihak pada rakyat kecil.
Jika semua ini terus dibiarkan, wajar bila publik bertanya dengan getir:
Untuk apa pemerintahan dipertahankan jika hanya menjadi beban penderitaan?
🤭🙏
Opini rakyat, bukan kebencian. Kritik keras, karena cinta pada daerah. (10/1/2026)