 |
| Foto: Ilustrasi |
By: Ikhlas
Pidato Gubernur Sulawesi Tenggara terdengar menggebu-gebu.
UMR naik, kesejahteraan dijanjikan, buruh disebut sebagai tulang punggung pembangunan.
Tepuk tangan pun menggema, kamera merekam, berita tayang rapi.
Namun begitu mikrofon dimatikan dan panggung ditinggalkan, realita di lapangan berbicara lain.
UMR naik di atas kertas, tapi gaji buruh tetap Rp1,5 juta.
Janji melambung, upah merunduk.
Di sinilah masalahnya bukan lagi soal angka, tapi kepercayaan.
Sebab ketika kebijakan tak terasa di perut rakyat, pidato sehebat apa pun hanya akan terdengar seperti slogan kosong.
Masyarakat mulai bertanya—dan ini pertanyaan serius:
apakah negara hadir sebagai pelindung buruh, atau sekadar juru bicara pengusaha?
Jika UMR benar-benar dinaikkan, mengapa pelanggaran dibiarkan terang-terangan?
Ke mana pengawasan?
Ke mana keberanian pemerintah daerah untuk menegakkan aturannya sendiri?
Di titik ini, wajar jika elektabilitas Gubernur mulai dipertanyakan.
Bukan karena rakyat anti pembangunan, tapi karena rakyat lelah dijanjikan tanpa bukti.
Kepercayaan publik tidak runtuh karena kritik, tapi karena inkonsistensi kekuasaan.
Rakyat Sultra hari ini bukan tidak mendengar pidato.
Mereka hanya ingin pidato itu dibayar lunas di slip gaji.
Sebab buruh tidak hidup dari kata-kata. Mereka hidup dari upah.
Redaksi 10/1/2026