SIDOARJO || KASTV -Eskalasi politik di Kabupaten Sidoarjo mencapai titik didih. Ketidakharmonisan yang kian vulgar antara Bupati dan Wakil Bupati Sidoarjo memicu reaksi keras dari gabungan elemen masyarakat sipil. Mengatasnamakan Laskar Jenggolo Aliansi Peduli Sidoarjo, belasan Organisasi Kemasyarakatan (Ormas) dan Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) resmi melayangkan surat permohonan audiensi terbuka sekaligus seruan islah (perdamaian) kepada pucuk pimpinan daerah, Selasa (03/02/2026).
Aliansi menilai, perang dingin di kursi kekuasaan ini bukan lagi sekadar bumbu politik internal, melainkan ancaman nyata terhadap efektivitas pemerintahan, kualitas pelayanan publik, hingga target pembangunan daerah yang kini dipertaruhkan.
Dalam dokumen resminya, Aliansi menegaskan bahwa disharmoni ini berpotensi menabrak UU Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Secara normatif, kepala daerah dan wakilnya adalah satu kesatuan unsur penyelenggara yang memikul tanggung jawab kolektif.
Tak hanya itu, mereka menyoroti adanya dugaan pelanggaran terhadap delapan Asas Umum Pemerintahan yang Baik (AUPB) sebagaimana diatur dalam UU No. 30 Tahun 2014. Poin-poin krusial yang dianggap terabaikan antara lain Asas Kepentingan Umum, Asas Pelayanan yang Baik, serta Asas Kecermatan dan Kepastian Hukum.
Beberapa tokoh kunci yang menandatangani petisi ini memberikan pernyataan tegas terkait urgensi rekonsiliasi, Selamet Joko Anggoro (Ketua DPC GRIB Jaya Sidoarjo) mengatakan bahwa GRIB Jaya tidak akan tinggal diam melihat ego kekuasaan mengorbankan kepentingan rakyat. Grib Jaya Dpc Sidoarjo menuntut islah dan penyatuan visi kepemimpinan segera. Jabatan publik itu amanah konstitusi, bukan panggung perselisihan pribadi yang mengganggu pelayanan publik!.
"GRIB Jaya tidak akan tinggal diam melihat ego kekuasaan mengorbankan kepentingan rakyat. Kami menuntut islah dan penyatuan visi kepemimpinan segera. Jabatan publik itu amanah konstitusi, bukan panggung perselisihan pribadi yang mengganggu pelayanan publik!"tegas Selamet.
Menurut Parmuji selalu Ketua LSM GMBI Distrik Sidoarjo, Dinamika ketidakharmonisan ini sudah menjadi konsumsi publik yang memuakkan. Kami mendesak Bupati dan Wakil Bupati menunjukkan kebesaran jiwa dan kedewasaan berpolitik. Jika tidak bisa sinkron, maka tata kelola pemerintahan yang baik hanya akan menjadi angan-angan.
"Dinamika ketidakharmonisan ini sudah menjadi konsumsi publik yang memuakkan. Kami mendesak Bupati dan Wakil Bupati menunjukkan kebesaran jiwa dan kedewasaan berpolitik. Jika tidak bisa sinkron, maka tata kelola pemerintahan yang baik hanya akan menjadi angan-angan."jelasnya.
Perwakilan dari YALPK, Bramada, yang mengawal langsung penyampaian dokumen ke DPRD dan Sekretariat Daerah, mengonfirmasi bahwa seluruh berkas administrasi telah diterima oleh pihak terkait.
"Surat permohonan audiensi sudah kami masukkan dan sudah mendapatkan tanda terima resmi. Harapan kami jelas, baik Bupati maupun Wakil Bupati berkenan menerima kami dan siap untuk berdialog secara terbuka," ujar Bramada.
Ia juga menegaskan posisi netralitas aliansi dalam konflik ini. "Kami dari Aliansi Peduli Sidoarjo tidak memihak siapa pun. Fokus kami hanya ingin yang terbaik bagi para pemimpin Sidoarjo agar mereka segera melakukan konsolidasi, islah, atau dalam hukum Islam disebut sebagai Tabayyun. Semua demi kepentingan warga," tambahnya.
Aliansi lintas elemen yang terdiri dari YALPK Group, LSM LIRA, GRIB JAYA, GMPI, LMPP, LSM ALAS, URC GOJEK, GMBI, MADAS, Pemuda Batak Bersatu (PBB), dan Komunitas Rakyat Anti Korupsi telah menjadwalkan aksi dialog pada:
Hari/Tanggal: Kamis, 05 Februari 2026
Waktu: 10.00 WIB
Tempat: Kantor Pemerintah Kabupaten Sidoarjo
Agenda: Audiensi dan Dialog Terbuka Terkait Ketidakharmonisan Kepemimpinan Daerah serta Seruan Islah.
Sebagai bentuk keseriusan pengawasan, surat permohonan ini juga ditembuskan langsung kepada Menteri Dalam Negeri (Mendagri) di Jakarta dan Gubernur Jawa Timur di Surabaya guna memastikan stabilitas daerah tetap terjaga di tengah tensi politik yang kian memanas.(*)