Lampung Selatan, KASTV - Kebisuan Kantor Pertanahan (BPN) Lampung Selatan atas polemik pengukuran lahan di Desa Natar, Kecamatan Natar, akhirnya memicu gelombang solidaritas yang meluas. Setelah berbulan-bulan berjuang tanpa hasil, warga tak lagi sendirian. Kali ini, Laskar Merah Putih Provinsi Lampung menyatakan sikap tegas, siap berdiri di garis depan bersama rakyat.
“Sudah cukup rakyat diberi janji manis! Uang sudah disetor, tapi lahan tak juga diukur. Ada apa dengan BPN Lampung Selatan ini?” tegas Mulyadi Jas, Panglima Mada Laskar Merah Putih Provinsi Lampung, dalam pernyataannya, Sabtu (31/5/2025).
“Wahai para pejabat BPN Lampung Selatan, kalian digaji dari uang rakyat! Jangan seenaknya saja. Rakyat butuh kejelasan dari apa yang sudah kalian kerjakan. Rakyat butuh kepastian, bukan janji palsu!” lanjutnya dengan suara geram.
Mulyadi menegaskan bahwa negara tidak boleh diam dalam menghadapi persoalan mendasar seperti ini. Ia mendesak Kepala BPN Lampung Selatan untuk turun langsung menangani kasus tersebut. Bahkan, ia menyentil Bupati terpilih agar tak lupa pada masyarakat yang telah menjadi basis suara terbesar dalam Pilbup 2024 lalu.
“Ingat, warga Natar adalah pilar demokrasi! Mereka ikut memenangkan Pilkada. Kini saatnya pemimpin mereka hadir membela, bukan bersembunyi!” serunya lantang.
Dari Janji ke Aksi: Masyarakat Tak Lagi Sendiri
Pernyataan keras dari Laskar Merah Putih menjadi tamparan keras bagi institusi pertanahan yang hingga kini masih diam membisu. Tekanan tak hanya datang dari warga, tapi juga dari elemen sipil yang siap turun ke jalan jika tidak ada kejelasan.
Heri, salah satu warga yang mengaku telah menyetor biaya pengukuran sejak awal tahun, menyambut baik dukungan ini.
“Kami berterima kasih kepada Laskar Merah Putih. Sekarang kami punya teman seperjuangan. Kalau masih tidak ada respon, kami siap aksi bersama-sama,” ucapnya.
Tuntutan Transparansi dan Audit: Rakyat Ingin Tahu ke Mana Dana Mengalir
Di tengah memanasnya konflik, desakan untuk audit internal terhadap BPN Lampung Selatan pun menggema. Warga mendesak adanya transparansi dalam setiap proses pengukuran dan administrasi yang selama ini berjalan gelap.
“Kami tidak bicara politik, kami bicara hak. Uang sudah kami setorkan. Kalau tidak ada audit, bagaimana publik tahu ke mana dana itu mengalir? Kami butuh transparansi, bukan alasan!” kata Basar, tokoh warga yang kini menyiapkan laporan ke Ombudsman.
Pihak Pemerintah Desa Natar mengaku telah menempuh semua prosedur resmi, bahkan mengantarkan surat permohonan langsung ke kantor pertanahan. Namun tetap saja, nihil respon.
“Kami sudah antar langsung suratnya. Kalau sampai tidak diproses, berarti ada penyumbatan di dalam,” ungkap salah satu perangkat desa, kecewa.
Di Ujung Kesabaran: BPN Ditantang Tunjukkan Keberpihakan
Hingga berita ini diturunkan, tidak ada satu pun tanggapan resmi dari pihak BPN Lampung Selatan. Beberapa permintaan wawancara oleh redaksi KBNI–News juga tak direspons.
Kondisi ini kian memperlihatkan lemahnya komunikasi birokrasi dan menambah rumit perjuangan warga dalam mendapatkan hak atas tanah mereka sendiri. Polemik administratif kini berubah menjadi bola panas yang siap meledak menjadi krisis kepercayaan terhadap lembaga pertanahan. (Tim)