Opini oleh : Ahmad Daryoko
Koordinator INVEST.
Awalnya bangsa ini sudah benar. Menginginkan kemerdekaan dengan segala konsekuensinya. Konsekuensi bangsa yang serius ingin merdeka adalah Kemandirian. Karena Kemerdekaan yang malah bergantung kepada bangsa lain baik politik maupun ekonomi sejatinya belum merdeka.
Apa yang di gariskan oleh Bung Karno sebagai Presiden sekaligus Pemimpin Nasional sudah benar saat itu yaitu perlunya tekad Berdikari. Namun tekad Berdikari ini justru di manfaatkan oleh PKI.
Perlu diketahui ,dimana mana sikap kemandirian seorang Pemimpin pasti mengakibatkan suasana keprihatinan berupa kemiskinan dan masalah sosial yang lain. Kita ambil contoh saja bangsa Jepang pada tahun 1942 pasca bom atom di Nagasaki dan Hiroshima. Saat itu terjadi keprihatinan yang mendalam di Jepang, namun Kaisar Hirohito berhasil mengkonsolidasikan bangsanya untuk maju dengan tekad kemandirian, dan semua rakyat Jepang kompak mematuhi perintah Kaisar dengan garis kemandirian dan mengutamakan pendidikan dan ketrampilan bangsanya, bukan berhutang ke Negara maju di kanan-kirinya dan mengundang Investor Asing ! Dan dalam waktu dua dekade (tahun 1960 an) Jepang mulai menggeliat menjadi Negara maju.
Namun Indonesia memang berbeda dengan Jepang. Terlalu banyak pengkhianat ! Sehingga Belanda pun berhasil menjajah Indonesia selama 3,5 abad !
Situasi keprihatinan pasca kemerdekaan (karena tekad mandiri) dimanfaatkan PKI untuk menciptakan strategi "pecah belah" ala Komunis seperti adanya sebutan "Tujuh Setan Desa" (antara lain para Kyai NU dan para tuan tanah) serta "Tujuh Setan Kota" (orang kota kaya, militer dst) yang dianggap musuh rakyat miskin dan harus di musuhi. Kemudian Bung Karno di provokasi dengan Nasakom dan diangkat menjadi Presiden seumur hidup. PKI usulkan Angkatan Kelima ( BTI dan Serikat Buruh PKI di usulkan dipersenjatai) alasannya untuk ganyang Malaysia ! Sayang seribu sayang Bung Karno justru "terbuai" dengan strategi PKI yang targetnya untuk berkuasa dan meng Komuniskan Indonesia. Dan akhirnya meletus peristiwa G 30 S/PKI pada 30 September 1965 ! Inilah salah satu pengkhianatan besar dari unsur bangsa Indonesia ! Bagaimana Indonesia akan maju kalau isinya para pengkhianat seperti PKI ini ?
Untung saat itu ada Mayor Jenderal Soeharto selaku Pangkostrad yang berhasil mengkonsolidasikan Kostrad, RPKAD, Kodam Jaya, Kodam Siliwangi dan Angkatan Darat pada umumnya untuk menumpas Pembrontakan PKI dan antek2 nya , sehingga Indonesia terancam "perpecahan" seperti Syuriah.
Dan selanjutnya Pak Harto meneruskan estafet Pemerintahan menggantikan BK.
Namun mungkin karena takut kalau menggunakan strategi Berdikari akan ditunggangi PKI lagi maka strategi pembangunan Indonesia dilakukan dengan cara berhutang ke LN, mengundang Investor Asing (dan dikembangkan Jokowi dengan undang Aseng juga), menyerahkan pengelolaan Sumberdaya Alam ke Aseng/Asing. Para petingginya seperti contoh JK, Luhut BP, Dahlan Iskan, Erick Tohir justru membentuk "okigarkhi" dan memposisikan diri sebagai agen Aseng/Asing.
Akhirnya terjadi seperti dialami PLN !
Coba kita tengok ! Berdirinya PLN itu didasari dengan semangat Panca Sila dan UUD 1945 yg di tetapkan pada 18 Agustus 1945. Para tokoh Nasionalis pasca Proklamasi Kemerdekaan dng semangat Etatisme dan tokoh Islam (spt MR Kasman Singodimedjo/tokoh Masyumi) yang bersemangat Ta'jul Furudz , mereka bersepakat menyandera Perusahaan Listrik Belanda seperti NV Ogem, Aniem,Gebeo, Ebalom, Nigmn dst yang kemudian di Nasionalisasi menjadi Perusahaan Gas dan Listrik pada 27 Oktober 1945 (yang kemudian dikenal sebagai Hari Listrik Nasional atau berdirinya PLN).
Kita tidak bisa bayangkan kalau para Founding Fathers 1945 diatas adalah sosok2 seperti JK, Dahlan Iskan, Luhut BP, Erick Tohir dst. Yang terjadi bukan Nasionalisasi Perusahaan Listrik Belanda menjadi PLN, tetapi justru perusahaan2 Bld itu dijadikan perusahaan IPP (Independent Power Producer) dan JK, Luhut, Dahlan Iskan, Erick Tohir itu malah titip saham !
INILAH CONTOH BANGSA YANG BELUM SIAP MERDEKA ITU !!
HANYA SATU PILIHAN !!
LAWAN !!
ALLOHUAKBAR !!
MERDEKA !!
MAGELANG, 4 NOPEMBER 2022.