TAJUK REDAKSI
Sebuah pertanyaan mendasar yang terus menggantung selama lebih dari setengah abad di ufuk timur Indonesia kembali mengusik kesadaran kita: Mengapa Papua harus menjadi "kamar gelap" yang tertutup dari sorot kamera jurnalisme internasional? Ketika pers asing berulang kali membentur tembok penolakan izin dengan dalih "keamanan" dan "ancaman penculikan oleh OPM," kita dipaksa untuk melihat melampaui retorika resmi negara.
Dalih bahwa orang asing terancam jiwanya di Tanah Papua adalah argumen yang rapuh, bahkan terkesan menggelikan di hadapan lembaran sejarah. Lebih dari satu abad sebelum runtuhnya sekat-sekat administratif lewat Perjanjian New York, para misionaris Eropa seperti Ottow dan Geissler pada tahun 1855 sudah menginjakkan kaki, hidup, dan menyatu dengan masyarakat asli Papua tanpa seujung kuku pun terluka. Sejarah mencatat dengan tinta emas bahwa peradaban Papua dibangun atas dasar persahabatan dan penghargaan terhadap martabat manusia, bukan atas dasar kekerasan.
Maka, jika alasan keamanan runtuh oleh fakta sejarah, kecurigaan publik internasional dan lokal menemukan pembenarannya: Apa sebenarnya yang sedang disembunyikan di balik jeruji isolasi informasi ini?
Jika klaim bahwa lima dekade integrasi telah membawa kemajuan di bidang pendidikan, kesehatan, dan ekonomi adalah sebuah kebenaran, pemerintah seharusnya membuka pintu selebar-lebarnya. Biarkan mata dunia memotret keberhasilan itu. Keengganan untuk bersikap transparan justru mengonfirmasi analisis kelam para pemimpin gereja; bahwa larangan tersebut adalah bentuk kebijakan politik (the generative politic) untuk menutupi borok kekerasan, kemiskinan yang telanjang, dan luka kemanusiaan yang tak kunjung mengering.
Lebih jauh lagi, kita disuguhkan pada realitas yang mengerikan mengenai dugaan konflik yang sengaja "dipelihara." Ketika stigma separatisme, makar, dan eksistensi "OPM binaan" diduga dirawat sebagai mitos demi legitimasi anggaran keamanan, promosi jabatan, dan proyek militer, maka Papua sedang dijadikan tumbal dari kepentingan elit yang serakah.
Menjaga Papua tetap terisolasi tidak akan pernah menyelesaikan akar masalah. Seperti yang diajarkan oleh sejarah perjuangan kemanusiaan William Wilberforce, tirani yang berlindung di balik alasan "stabilitas" hanya akan memperpanjang penindasan. Sudah saatnya pemerintah Indonesia menghentikan paranoia terhadap pers asing. Membuka akses wartawan bukan tanda kelemahan negara, melainkan langkah awal yang jujur untuk menghentikan cucuran darah dan air mata, serta menguji sejauh mana keadilan benar-benar telah ditegakkan di atas tanah leluhur orang Papua
Papua, 15 Mei 2013 kembali ditayangkan redaksi kasuaritv 7 Juli 2026