 |
| Ketgam: Bupati Muna Barat, Laode Darwin |
Kendari, kasuaritv – Fenomena penumpukan jabatan strategis pada satu figur di Sulawesi Tenggara (Sultra) kini memicu alarm kewaspadaan tinggi. Aktivis pemuda dan pengamat kebijakan publik, Roby Anggara, secara blak-blakan menyoroti "superpower" politik yang melekat pada diri La Ode Darwin. Pria yang akrab disapa DW ini tercatat menggenggam empat posisi krusial sekaligus: Bupati Muna Barat, Ketua DPD I Partai Golkar Sultra, Ketua Umum Kerukunan Keluarga Masyarakat Muna (KKMM) Sultra, dan Ketua KONI Muna Barat.
Menurut Roby, akumulasi kekuasaan absolut dalam satu tangan ini merupakan anomali demokrasi yang menciptakan benturan kepentingan (conflict of interest) tingkat tinggi. Konsentrasi jabatan ini dinilai sangat rentan melahirkan ekosistem korupsi yang terstruktur, sistemik, dan masif.
Blunder "Buta Algoritma": Mobilisasi Digital Pejabat yang Terbaca Publik, Menariknya, gurita kekuasaan ini kini tidak lagi bersembunyi di balik pintu rapat, melainkan mulai pamer kekuatan di ruang digital. Roby Anggara menyoroti adanya pola gerakan yang mulai terorganisir rapi namun dikemas secara amatir oleh oknum-oknum birokrat di daerah.
Belakangan ini, jagat media sosial di Sultra dipenuhi oleh fenomena unik di mana sejumlah pejabat daerah secara serentak dan masif kompak mengunggah (update) status media sosial yang seragam demi memuja-muji gerakan sang Bupati Muna Barat.
"Ini bukti kalau gerakan ini sudah terorganisir dari atas ke bawah untuk membentuk opini publik. Mungkin saja biar viral seperti KDM (Dedi Mulyadi) dan Ibu Serli. Tapi lucunya, karena para pejabat ini bergerak tanpa paham Algoritma Digital—dan mungkin kebanyakan nonton Drakor—mereka tidak sadar kalau pola serentak itu justru meninggalkan jejak digital yang sangat kontras," sentil Roby sambil terkekeh. 🤭. Kamis, (9/7/2026)
Roby menambahkan, publik hari ini sudah cerdas dan tidak bisa dibohongi dengan pola-pola kaku seperti itu. "Pola copy-paste status dan unggahan massal seperti ini justru mengonfirmasi adanya tekanan atau instruksi terselubung di internal birokrasi," lanjutnya.
Mobilisasi digital yang dipaksakan ini dinilai sebagai bentuk nyata dari penyalahgunaan pengaruh (undue influence), di mana Aparatur Sipil Negara (ASN) yang seharusnya netral justru tersandera menjadi 'cyber trooper' terselubung demi kepentingan satu figur.
Ketika kekuasaan birokrasi pemerintahan daerah, mesin politik partai terbesar, kekuatan paguyuban sosial-kedaerahan, hingga pengelolaan anggaran olahraga nasional di daerah bermuara pada satu orang, fungsi kontrol atau check and balance otomatis lumpuh total.
Roby memetakan empat titik rawan korupsi yang sangat rentan jebol akibat gurita jabatan La Ode Darwin:
- APBD Muna Barat yang Tersandera: Sebagai Bupati, Darwin memegang kuasa anggaran. Publik mengkhawatirkan adanya potensi 'penyelundupan' program atau kebijakan daerah yang dipaksakan demi menyokong kepentingannya sebagai ketua partai level provinsi.
- Politisasi Anggaran Olahraga (KONI): Anggaran hibah daerah untuk sektor olahraga di bawah KONI Muna Barat sangat rawan dikooptasi atau dikoordinasikan secara terselubung untuk kepentingan konsolidasi politik praktis.
- Penyalahgunaan Ormas/Paguyuban (KKMM): Memimpin salah satu paguyuban terbesar di Sultra (KKMM) memberikan Darwin akses mobilisasi massa yang luar biasa. Titik rawannya adalah potensi penyalahgunaan dana hibah sosial atau bansos daerah untuk mendanai operasional organisasi kedaerahan demi memperkuat posisi tawar politik pribadinya.
- Nepotisme dan Sistem Birokrasi Titipan: Ada risiko besar bahwa pengisian jabatan birokrasi di Pemkab Muna Barat tidak lagi berdasarkan merit system (kompetensi), melainkan berdasarkan barter politik di internal Golkar atau kedekatan personal di pengurusan KKMM—yang indikasinya kini sudah terlihat jelas dari kepatuhan para pejabat dalam bersosial media.
Akumulasi jabatan yang dipegang La Ode Darwin saat ini menjadi ujian nyata bagi reformasi birokrasi di Bumi Anoa. Roby Anggara mendesak agar Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) serta Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) melakukan pemantauan berlapis dan audit investigatif secara berkala terhadap seluruh aliran dana hibah, bansos, dan pengadaan barang/jasa yang bersinggungan langsung dengan institusi-institusi di bawah kendali Darwin.
"Sultra tidak boleh kembali ke era oligarki primitif di mana satu orang menguasai segalanya, bahkan mengontrol jempol para pejabatnya di media sosial. Jika aparat penegak hukum, mulai dari Kejaksaan, Kepolisian, hingga KPK acuh tak acuh melihat penumpukan kekuasaan ini, jangan kaget jika keadilan publik dan kesejahteraan masyarakat Muna Barat dikorbankan demi syahwat politik satu lingkaran elit saja," pungkas Roby menutup analisis kritisnya
Penulis: Jarot