 |
| Lokasi Tambang Ilegal di Kabupaten Mandailing Natal |
MEDAN, KASUARITV – Maraknya aktivitas Penambangan Emas Tanpa Izin (PETI) di Kabupaten Mandailing Natal (Madina) memicu reaksi keras. Wakil Ketua Bidang Isu Strategis DPW PPP Sumatera Utara, M. Irwansyah Lubis, SH, mendesak Gubernur Sumut untuk segera bertindak nyata menghentikan kehancuran ekologi di wilayah tersebut.
Aktivitas tambang ilegal berskala besar yang menggunakan belasan ekskavator ini beroperasi di kawasan hutan dan Daerah Aliran Sungai (DAS), seperti di Batang Natal, Lingga Bayu, Kotanopan, hingga daerah Asak Jarum dan DAS Batang Gadis. Selain merusak puluhan hektar Hutan Produksi Terbatas (HPT) dan mencemari sungai, aktivitas ini juga telah merusak infrastruktur, mengancam ketahanan pangan warga, hingga menelan korban jiwa. Terbaru, pada 23 Juni 2026, seorang penambang tewas tertimbun di eks lahan PT PSU, Desa Simpang Koje.
Mantan aktivis HMI ini menyoroti mandulnya penegakan hukum lokal yang selama ini dinilai parsial dan rawan bocor. Kasus penertiban alat berat di Kotanopan dan Asak Jarum pun dinilai tidak jelas kelanjutannya.
"Gubernur jangan diam melihat ruang hidup rakyat dihancurkan cukong. Penertiban selama ini hanya hangat-hangat kuku dan diduga terjadi praktik tangkap-lepas yang mencederai keadilan. Hal ini memperkuat dugaan adanya keterlibatan oknum aparat yang menjadi 'payung' atau beking industri ilegal ini," tegas Irwansyah di Medan, Kamis (2/7/2026).
Guna memutus mata rantai kejahatan lingkungan ini, Irwansyah menuntut Gubernur Sumut segera mengambil dua langkah taktis:
Terbitkan Payung Hukum Satgas Terpadu: Membentuk Satgas Terpadu Operasi Gabungan berskala besar (melibatkan Polda Sumut, Kodam I/BB, Gakkum KLHK, dan Pemkab Madina) untuk menyatukan komando dan menyita seluruh alat berat tanpa pandang bulu.
Surati Presiden RI: Jika mafia tambang dan oknum pembeking terlalu kuat di daerah, Gubernur harus menyurati Presiden RI. Desak Presiden memerintahkan Kapolri dan Panglima TNI menurunkan Tim Khusus Mabes dari Jakarta untuk menyapu bersih tambang liar dan memecat oknum pembeking di lapangan.
Irwansyah menegaskan pihaknya akan terus mengawal isu ini. Jika pemerintah provinsi tidak segera mengambil tindakan konkret, ia khawatir gelombang protes dari masyarakat adat, mahasiswa, dan aliansi lingkungan akan semakin membesar dan berpotensi memicu konflik horizontal.
"Kami siap melakukan konsolidasi moral dan politik yang lebih besar demi menyelamatkan Mandailing Natal dari kehancuran alam," pungkasnya
Penulis: Magrifatullah
Editor: redaksi