Tajuk Redaksi
NEGERI KONOHA — Ada satu penyakit akut yang kerap menjangkiti para pemangku kebijakan di negeri ini: amnesia sejarah. Penyakit ini tampaknya sedang menjangkiti Menteri ESDM, Bahlil Lahadalia. Publik tentu belum lupa dengan narasi romantis yang sering ia jual di podium-podium formal—kisah tentang masa lalunya yang pahit, tumbuh dari kemiskinan di tanah Papua, menjadi kuli panggul, hingga menarik tuas persneling sebagai sopir angkot.
Namun hari ini, setelah duduk manis di kursi empuk kekuasaan Jakarta, sang mantan sopir angkot itu tampaknya telah kehilangan kaca spionnya. Ia seperti lupa melihat ke belakang, lupa pada rupa kemiskinan yang dulu diakrabinya, ketika dengan ringannya membiarkan perencanaan kenaikan harga token listrik dan BBM menggelinding, sembari menyelipkan narasi usang agar rakyat kecil "berhemat."
Sebuah imbauan yang tidak hanya tidak empati, tapi juga memicu umpatan sengit di warung-warung kopi: "Memangnya fasilitas dan kemewahan yang Anda nikmati sekarang itu dibayar pakai uang nenek moyang Anda? Itu uang pajak dari keringat kami!"
Jika kita menengok catatan sejarah, narasi klasik tentang "350 tahun penjajahan Belanda" selalu identik dengan penguasaan mutlak atas kekayaan alam Nusantara demi memakmurkan negeri seberang. Pola kuno itu sebenarnya tidak jauh berbeda dengan apa yang terjadi di pulau-pulau kaya sekitar Raja Ampat. Dulu, daratan dan isi buminya dikeruk lewat konsesi tambang yang memicu resistensi.
Hari ini, ketika model ekstraksi gaya lama itu mulai dipinggirkan, polanya justru berganti rupa. Raja Ampat kini dipoles sedemikian rupa menjadi karpet merah bagi investor asing dan lembaga donor internasional atas nama pariwisata super-prioritas. Proyek wisata berlabel "internasional" digenjot masif, memicu protes dan demonstrasi mahasiswa yang mencium aroma amis kapitalisasi tanah adat.
Di tengah gemerlapnya status destinasi internasional itu, publik layak bertanya: Sempat-sempatnya wilayah sekaya ini digarap sedemikian rupa, lalu siapa sebenarnya yang mengeluarkan izin-izin pemanfaatan ruang dan energi di sana? Benarkah semua karpet merah itu mulus berkat tanda tangan sang mantan sopir angkot yang kini menguasai regulasi energi? Modelnya saja yang berubah dari tambang menjadi komodifikasi pemandangan, namun nasib masyarakat adatnya tetap sama: rentan tersingkir dari ruang kelola tanah leluhur mereka sendiri.
Sementara para pejabat sibuk menggunting pita proyek pariwisata bernilai miliaran di destinasi wisata dunia tersebut, masyarakat lokal di Papua Barat Daya dan daerah lainnya justru harus bersiap menghadapi kenyataan pahit di depan meteran listrik rumah mereka. Rencana kenaikan harga token listrik dan BBM adalah pukulan telak yang langsung mengarah ke urat nadi dapur rakyat.
Bagaimana mungkin seorang menteri yang mengklaim paham susahnya jadi orang miskin, tega membiarkan skenario yang membuat harga sembako melonjak akibat efek domino biaya logistik yang mencekik?
Menyuruh rakyat berhemat di tengah situasi ekonomi yang menjepit adalah bentuk penghinaan logika. Tanpa diajari oleh pejabat yang digaji dari pajak, rakyat kecil sudah menjadi "profesor" dalam urusan memotong anggaran makan sehari-hari demi bertahan hidup. Jika ada yang harus dipaksa berhemat, itu adalah para pejabat negara—termasuk di kementerian dan BUMN energi seperti PLN dan Pertamina. Stop inefisiensi anggaran, stop pamer fasilitas mewah, dan hentikan gaya hidup jetset yang dibiayai dari uang negara.
Gunakan Hak Suara: Lawan Pejabat, Jangan Pilih Partainya! Rakyat tidak boleh hanya bisa menggerutu di media sosial atau pasrah menerima keadaan. Senjata paling ampuh yang dimiliki rakyat di negara demokrasi ini berada di ujung jari mereka saat pemilu nanti. Jika kebijakan energi yang digulirkan terus-menerus mencekik leher rakyat kecil, maka sudah saatnya publik memberikan hukuman politik yang nyata.
Jangan pernah pilih partai politik yang menaungi atau mendukung pejabat-pejabat yang abai pada rintihan wong cilik. Ketika suara partai mereka anjlok di basis-basis masa karena kemarahan rakyat atas kenaikan BBM dan token listrik, barulah para elite di Jakarta itu akan tersadar. Menghukum partai pengusungnya adalah cara paling elegan dan konstitusional untuk mengingatkan para penguasa bahwa mandat yang mereka pegang berasal dari rakyat, bukan dari lingkaran oligarki.
Sungguh ironis jika hari ini, di bawah kendali putra daerah yang dulunya miskin, rakyat sendiri justru dipaksa "mengencangkan ikat pinggang" hanya agar para oligarki dan pengambil kebijakan tetap bisa tidur nyenyak di atas tumpukan APBN.
Kekuasaan itu seumur jagung, tapi catatan tentang siapa yang mengkhianati rintihan rakyat kecil akan abadi. Jangan sampai sejarah mencatat Bahlil sebagai anak kandung kemiskinan yang bertransformasi menjadi bapak kandung kesengsaraan rakyat.
Jakarta, 17 Juni 2026
