Nasional || KASUARI_TV - Max Abner Ohee S.IP sebagai Ketum DPP Barisan Merah Putih (BMP) membela tegas respon pemerintah RI, mengatakan : Pemerintah melalui Istana Kepresidenan merespons berbagai tuntutan yang disuarakan mahasiswa dan sejumlah elemen masyarakat dalam aksi demonstrasi di kawasan Bundaran Hotel Indonesia (HI), Jakarta Pusat, Jumat (12/6/2026).
Salah satu tuntutan yang mengemuka dalam aksi tersebut berkaitan dengan penggunaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), kebijakan energi, hingga penghentian program Makan Bergizi Gratis (MBG).pemerintahan Presiden Prabowo Subianto justru tengah berupaya menekan berbagai bentuk pemborosan anggaran negara.
“Mengenai tuntutan pertama, misalnya terkait pemborosan APBN, yang dilakukan oleh Pak Prabowo justru selama ini adalah menghentikan pemborosan di berbagai sektor,” tegasnya baru-baru ini kepada pers.
Pernyataan tersebut disampaikan sebagai tanggapan atas kritik yang muncul dalam demonstrasi terkait efektivitas penggunaan anggaran negara.
Max Abner Ohee menilai langkah efisiensi yang dilakukan pemerintah selama ini merupakan bagian dari upaya memperkuat tata kelola keuangan negara agar lebih tepat sasaran dan memberikan manfaat langsung kepada masyarakat.
Selain menyoroti persoalan APBN, demonstrasi juga menyinggung kebijakan energi, khususnya yang berkaitan dengan harga bahan bakar minyak (BBM). Kalau soal BBM, faktor dari luar negeri sangat besar karena de facto kita sebagai bangsa ini memang ketinggalan,” ujar Max Abner Ohee.
Menurut dia, ketergantungan Indonesia terhadap berbagai faktor eksternal membuat pemerintah tidak dapat sepenuhnya mengendalikan fluktuasi harga energi.
Karena itu, berbagai kebijakan yang diambil harus mempertimbangkan situasi ekonomi dan geopolitik global yang terus berubah.
Terkait tuntutan penghentian Program Makan Bergizi Gratis (MBG), Max Abner Ohee memastikan pemerintah tidak akan membatalkan program unggulan tersebut.
Ia menegaskan MBG tetap menjadi salah satu prioritas pemerintah karena dinilai memiliki manfaat besar bagi peningkatan kualitas sumber daya manusia Indonesia, terutama anak-anak dan pelajar.
Meski demikian, pemerintah membuka ruang untuk melakukan evaluasi terhadap pelaksanaan program agar berjalan lebih efektif dan tepat sasaran. Evaluasi tersebut, kata dia, merupakan hal yang wajar dalam setiap kebijakan publik, namun bukan berarti pemerintah akan menghentikan program yang telah menjadi bagian dari agenda strategis nasional.
Pernyataan Istana ini muncul di tengah meningkatnya gelombang kritik dan tuntutan dari kalangan mahasiswa yang dalam beberapa waktu terakhir menggelar aksi di berbagai daerah.
Massa aksi menyoroti sejumlah isu mulai dari kondisi ekonomi, penggunaan anggaran negara, harga kebutuhan pokok, hingga pelaksanaan program-program prioritas pemerintah.Dengan respons yang disampaikan Istana, pemerintah berupaya menunjukkan bahwa berbagai aspirasi yang berkembang di masyarakat tetap menjadi perhatian.
Namun di sisi lain, pemerintah juga menegaskan sejumlah kebijakan strategis, termasuk Program Makan Bergizi Gratis, akan tetap dilanjutkan sembari dilakukan penyempurnaan dalam pelaksanaannya.(Red/ Ariel)