JAKARTA (KASTV) - Berbagai Polemik dugaan Korupsi Kolusi Dan Nepotisme (KKN) di Pemda Muna yang ditangani Kejaksaan Negeri Muna Kini Menuai Sorotan Tajam. Kali ini Muncul Kritisan Tajam dari Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Aliansi Pemuda dan Pelajar (AP2) Indonesia.
Kepala Devisi Pergerakan Dan Advokasi DPP AP2 Indonesia, La Ode Muhamad Yasir Mukadir Menjelaskan, Berdasarkan Hasil Investigasi Kami, Menemukan Beberapa Dugaan KKN Di Pemda Muna Antara Lain, Dugaan Korupsi Dana BOS, RS Baharuddin, Penyertaan modal di PDAM, Bahkan Penataan Birokrasi Yang Syarat dengan Nepotisme.
Yasir Mengungkap, Mulai Dari Dugaan Korupsi Dana BOS Yang sudah bertahun tahun Berjalan, Dugaan Korupsi Penyertaan Modal Pada PDAM Muna, dugaan Korupsi Di RS LM Baharuddin, hingga Pelantikan Birokrasi Di Pemda Muna pada Mei 2026 Penuh Dengan Pelanggaran.
Yasir Menjelaskan, Demosi pilihan ASN pada pelantikan tersebut tanpa ada pelanggaran disiplin ASN atau melantik ASN yang sudah pensiun, atau memasuki usia pra pensiun dan melantik sanak saudara kakak adek sepupu Bupati itu Sendiri. Bahkan Ada sejumlah ASN yg saat lagi lagi diperiksa intensif di Kejri Muna tetkait Kasus dugaan korupsi RS LM Baharuddin. Bahkan Terduga Koruptor Ulung Dana BOS dipromosi jabatan lagi jadi sekretaris dinas. Kata Yasir Saat memberikan keteranganya pada Awal Media Pada Kamis, 28 Mei 2026 di salah Satu Warkop di Kota Jakarta.
Mutasi 140.ASN. ada puluhan yang demosi atau diturunkan jabatan tanpa ada pelanggaran disiplin ASN diantaranya 6 Sekdis, 2 Kabag, ada non job 29 orang Kabid Dan Sekcam, ada 1 orang ASN pensiun juga dilantik di Puskesmas Katobu dan 2 orang yang pensiun bulan 6 dan bulan 7 dilantik jadi camat Katobu ada juga keluarga kerabat penguasa dari Kapala.Seksi langdung dilantik jadi sekretaris Di Dinkes Muna.
Yasir menambahkan, yang Paling Urgen dalam Temuan Investigasi Kami, Masyarakat Muna Kesal Dengan Bupati Muna Yang Tidak emperhatikan Infrastruktur Daerah Seperti Jalan Umum Yang Sudah Rusak Parah. Masyarakat Menilai Bupati Muna hanya Fokus Pada Pemberdayaan Keluarga Sendiri Lewat Jabatan Birokrasi Dan Bagi Bagi Proyek. Ini Tidak Bisa Dibiarkan. Kalau Sudah tidak Sanggup jadi Bupati karena Faktor Usia Ya Silahkan Mundur saja. Tegas Yasir.
Masalah Ini DPP AP2 akan Melaporkan Bupati Muna dan Para Pengikutnya Di Kejagung RI dan BKN pada Hari Selasa, 2 Juni 2026 dalam Bentuk Demonstrasi. Kami sangat berharap Kejaksaan Negeri Muna Bekerja secara Tupoksi dan Profesional serta Transparan Pada Penanganan Perkara Agar Kabupaten Muna Bersih dari nilai nilai KKN.