PROBOLINGGO (kASTV) – Panitia Khusus (Pansus) Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Probolinggo memberikan catatan kritis mendalam terkait kebijakan efisiensi anggaran yang diterapkan Pemerintah Kota. Dua isu strategis menjadi fokus utama, yakni rencana peningkatan pemotongan Tambahan Penghasilan Pegawai (TPP) bagi Aparatur Sipil Negara (ASN) serta kualitas pelayanan publik di Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP).
Anggota Pansus LKPJ, Eko Purwanto, S.A.P., menjelaskan bahwa pembentukan pansus ini bertujuan untuk menelaah LKPJ Walikota secara detail guna melakukan evaluasi menyeluruh terhadap capaian kinerja pemerintah daerah.
Khawatirkan Kesejahteraan ASN
Dalam pembahasan tersebut, Eko mengungkapkan keprihatinan atas dampak kebijakan efisiensi yang membebani hak-hak pegawai. Berdasarkan data yang diterima, pada tahun 2025 telah dilakukan pemotongan TPP sebesar 3% dengan total nilai mencapai Rp11 miliar. Kebijakan ini direncanakan akan dinaikkan secara signifikan menjadi 7% pada tahun 2026.
"Kami melihat teman-teman ASN sudah sangat terbebani dengan adanya pengurangan TPP ini. Harapan kami, hasil efisiensi tersebut benar-benar digunakan untuk hal-hal yang bersifat urgensi dan strategis. Jangan sampai anggaran yang dihemat justru tergerus untuk kegiatan yang hanya bersifat seremonial," tegas Eko.
Pansus menekankan agar dana yang dihemat dari pos penghasilan ASN tersebut dialihkan secara nyata untuk program-program yang menyentuh langsung kebutuhan dasar dan kesejahteraan masyarakat luas.
Pelayanan DPMPTSP Dinilai Belum Maksimal
Selain isu kepegawaian, kinerja DPMPTSP juga menjadi sorotan tajam. Meskipun target Pendapatan Asli Daerah (PAD) dari sektor ini terpenuhi, namun kualitas pelayanan publik dinilai masih jauh dari harapan sepanjang tahun 2025.
Eko menilai, meski orientasi pelayanan perizinan dan Unit Kerja Kantor (UKK) bukan semata-mata mengejar PAD, namun penyerapan anggaran yang besar harus diimbangi dengan pelayanan yang prima.
"Anggaran yang terserap cukup besar, maka kompensasinya pelayanan harus benar-benar maksimal. Namun fakta di lapangan menunjukkan bahwa pelayanan masih kurang optimal, terutama terkait progres migrasi sistem pelayanan perizinan yang belum berjalan sesuai harapan," tambahnya.
DPRD meminta Pemerintah Kota Probolinggo segera melakukan perbaikan dan terobosan nyata. Hal ini penting agar alokasi anggaran yang besar tidak sia-sia dan masyarakat benar-benar merasakan kemudahan dalam pengurusan perizinan.
Pansus LKPJ memastikan akan terus melakukan pendalaman terhadap dokumen pertanggungjawaban untuk memastikan setiap kebijakan anggaran tetap berpihak pada kesejahteraan pegawai dan peningkatan layanan publik.
(Penulis: Nia)