 |
| Ketgam: Paul Finsen Mayor saat menghadiri sidang Badan Kehormatan Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia. Dalam sidang tersebut, ia dinyatakan tidak terbukti melanggar kode etik. Sementara itu, Filep Wamafma turut menyoroti dinamika persidangan melalui pernyataan di media sosial. |
SORONG, KASUARITV.COM – Pernyataan Ismail Asso yang membenarkan kritik Paul Finsen Mayor soal Otonomi Khusus (Otsus) Papua memicu reaksi luas publik. Isu dugaan ketidaktepatan penyaluran dana Otsus kembali mencuat dan kini mengarah pada desakan penegakan hukum.
Ismail menegaskan bahwa apa yang disampaikan Paul bukan sekadar opini, melainkan gambaran nyata kondisi yang dirasakan masyarakat di enam provinsi di Tanah Papua.
“Apa yang disampaikan itu adalah realitas. Ini suara masyarakat, bukan sekadar pandangan pribadi,” tegasnya.
Menurutnya, kritik terhadap pelaksanaan Otsus maupun peran Majelis Rakyat Papua harus dipandang sebagai bagian dari evaluasi, bukan dianggap sebagai serangan terhadap lembaga.
Di sisi lain, keputusan Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia melalui Badan Kehormatan (BK) yang menyatakan Paul tidak melanggar kode etik semakin memperkuat posisi kritik tersebut sebagai bagian dari tugas representasi daerah.
Berdasarkan putusan BK DPD RI, tidak ditemukan pelanggaran kode etik, dan seluruh pernyataan Paul dinilai masih berada dalam koridor kewenangannya sebagai senator.
Namun demikian, berkembangnya dukungan terhadap pernyataan tersebut justru membuka ruang baru bagi desakan publik agar dugaan persoalan dalam pengelolaan dana Otsus tidak berhenti pada polemik politik semata.
Publik kini mendorong Komisi Pemberantasan Korupsi untuk turun langsung melakukan penyelidikan menyeluruh terhadap penggunaan dana Otsus di Papua.
Jika terbukti terdapat penyimpangan, aparat penegak hukum diminta tidak ragu untuk menetapkan pihak-pihak yang bertanggung jawab sebagai tersangka.
“Kalau uang rakyat tidak digunakan sesuai fungsinya, maka harus ada konsekuensi hukum. Tidak boleh ada yang kebal hukum, siapa pun itu,” menjadi salah satu suara yang berkembang di tengah masyarakat.
Sejumlah kalangan juga mengingatkan bahwa transparansi dan akuntabilitas pengelolaan dana Otsus merupakan kunci untuk memastikan kesejahteraan masyarakat asli Papua benar-benar terwujud.
Polemik ini pun menegaskan bahwa kritik terhadap kebijakan publik, termasuk Otsus, merupakan bagian dari dinamika demokrasi yang tidak bisa dihindari. Evaluasi terbuka dinilai penting agar kebijakan yang berjalan dapat benar-benar menjawab kebutuhan masyarakat di lapangan.
Sumber: Facebook (FB) & pernyataan publik yang beredar