SIDOARJO || KASTV – Ambisi Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Sidoarjo dalam mewujudkan tata kelola sampah terpadu dinilai berbanding terbalik dengan realita di lapangan. Di Jalan KH. Ma'shum Achmad, RT.05/RW.01, Desa Ketegan, Kecamatan Tanggulangin, tumpukan sampah yang menggunung tepat di samping Pondok Pesantren (Ponpes) Al-Hidayah dibiarkan terbengkalai, mengancam kesehatan ratusan santri.
Berdasarkan pantauan di lokasi pada Senin (13/04/2026), aroma busuk menyengat tercium hingga ke dalam ruang belajar dan tempat ibadah. Kondisi ini secara langsung mengganggu kekhusyukan aktivitas keagamaan di pesantren tersebut.
Ironisnya, di tengah tumpukan limbah tersebut, tampak infrastruktur pendukung Tempat Pengolahan Sampah (TPS) dan bak truk sampah pengadaan Tahun Anggaran 2021 dalam kondisi rusak parah dan tak terawat.
Kondisi ini memicu dugaan adanya kegagalan manajemen operasional dari Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan (DLHK) Sidoarjo serta Pemerintah Desa setempat. Alih-alih berfungsi sebagai Tempat Pengolahan Sampah Terpadu (TPST) dengan konsep Reduce, Reuse, Recycle (3R), lokasi tersebut kini justru beralih fungsi menjadi dumping ground atau tempat pembuangan akhir ilegal.
Arief Dairobi, S.H., salah satu wali santri, mengungkapkan kekecewaan mendalam atas pembiaran yang berlangsung berlarut-larut ini. Ia menilai posisi tumpukan sampah yang menempel langsung dengan tembok pesantren sangat tidak manusiawi.
"Sebagai orang tua, saya sangat mengkhawatirkan kesehatan anak-anak yang sedang menimba ilmu agama di sini. Posisi gunungan sampah ini bersinggungan langsung dengan tembok pesantren. Ini lingkungan yang sangat tidak sehat dan tidak layak," tegas Arief saat memberikan konfirmasi kepada awak media.
Arief juga mempertanyakan transparansi serta akuntabilitas penggunaan anggaran daerah terkait pengelolaan sampah di wilayah tersebut.
"Sarana fisik sudah ada sejak 2021, namun operasional dan evaluasinya dipertanyakan. Jangan sampai institusi pendidikan dan kesehatan santri dikorbankan akibat polusi lingkungan yang tidak terurus," tambahnya.
Senada dengan Arief, warga sekitar berinisial S (45) menyebutkan bahwa masyarakat sudah berada di titik jenuh. Rencana normalisasi yang kerap dijanjikan pemerintah dianggap hanya menjadi "angin surga" tanpa realisasi nyata di lapangan.
"Setiap hari kami dipaksa menghirup bau busuk. Kami butuh eksekusi lapangan, pengangkutan total, bukan sekadar janji atau sosialisasi. Ini adalah raport merah bagi pengelolaan sampah di Tanggulangin," cetus S.
Situasi di Ponpes Al-Hidayah yang beralamat di Jalan KH. Ma'shum Achmad, RT.05/RW.01, Ketegan ini menjadi peringatan keras bagi Pemkab Sidoarjo. Penumpukan sampah di kawasan padat penduduk, terlebih di area pendidikan, berpotensi besar menjadi sumber wabah penyakit jika tidak segera ditangani secara darurat.
Kini, masyarakat dan pihak pesantren mendesak DLHK Sidoarjo untuk segera melakukan pengangkutan total dan memfungsikan kembali sarana TPST sesuai peruntukannya. Mengembalikan lingkungan pendidikan yang sehat dan bersih menjadi kewajiban pemerintah yang harus segera ditunaikan demi menjamin hak kesehatan warga negara. (*)