Aceh Singkil, KASTV — Polemik panjang terkait pengesahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten (APBK) Tahun Anggaran 2026 akhirnya mencapai titik terang. Pemerintah Kabupaten Aceh Singkil dan DPRK setempat resmi mencapai kesepakatan setelah dimediasi oleh Wakil Gubernur Aceh, Fadhlullah, pada Sabtu (18/4/2026).
Proses mediasi berlangsung intens sejak siang hari di Kantor Gubernur Aceh hingga malam hari di rumah dinas Wakil Gubernur. Pertemuan tersebut mempertemukan langsung Bupati Aceh Singkil, Safriadi Oyon, dengan pihak DPRK hingga akhirnya tercapai kesepakatan bersama.
Kesepakatan ini menandai berakhirnya kebuntuan politik anggaran yang telah berlangsung selama berbulan-bulan. Sebelumnya, Aceh Singkil menjadi salah satu daerah yang terlambat dalam pengesahan APBK, bahkan melewati batas waktu yang ditetapkan pada akhir tahun 2025.
Keterlambatan tersebut sempat menimbulkan berbagai dampak dan reaksi dari masyarakat, termasuk kekhawatiran terganggunya pelayanan publik di tingkat kecamatan serta kritik dari sejumlah elemen masyarakat sipil.
Dalam keterangannya, Fadhlullah menegaskan bahwa kesepakatan yang telah dicapai harus dijaga oleh semua pihak. Ia menekankan pentingnya sinergi antara eksekutif dan legislatif sebagai kunci utama dalam mendorong pembangunan daerah.
“Keharmonisan antara pemerintah kabupaten dan DPRK menjadi kunci utama dalam mendorong pembangunan Aceh Singkil,” ujarnya.
Ia juga mendorong agar sidang paripurna pengesahan APBK segera dilaksanakan pada 21 April 2026, guna memastikan roda pemerintahan kembali berjalan normal serta pelayanan kepada masyarakat tidak lagi terganggu.
Pemerintah Aceh berharap kesepakatan ini menjadi momentum untuk memperkuat koordinasi antar lembaga di daerah, mempercepat realisasi program pembangunan, serta memulihkan pelayanan publik yang sempat terdampak akibat keterlambatan pengesahan anggaran. (PT)