Aceh Singkil, KASTV — Kamis, 12 Maret 2026
Wakil Ketua II DPRK Aceh Singkil, Wartono, menyayangkan sikap tiga anggota DPRK Aceh Singkil yang memilih mundur dari persatuan pengusul hak interpelasi terhadap pihak eksekutif.
Menurut Wartono, sikap tersebut dinilai tidak konsisten karena ketiga anggota dewan tersebut sebelumnya turut mengusulkan dan mendorong terbentuknya hak interpelasi di DPRK.
Anggota DPRK lainnya, Juliadi Bancin, juga menyampaikan kekecewaannya atas perubahan sikap tersebut. Ia menilai keberadaan hak interpelasi di DPRK Aceh Singkil awalnya dapat terbentuk karena dukungan dari para anggota yang kini justru menarik diri.
“Awalnya mereka ikut memperjuangkan hak interpelasi ini. Namun setelah proses berjalan, mereka justru berbalik arah dan keluar dari persatuan interpelasi,” ujar Juliadi.
Ia menambahkan bahwa langkah tersebut menimbulkan berbagai pertanyaan di kalangan anggota dewan maupun masyarakat. Bahkan, menurutnya, tidak menutup kemungkinan adanya pengaruh dari pihak tertentu yang menyebabkan perubahan sikap tersebut.
Wartono juga menyebutkan bahwa tiga anggota DPRK yang mundur dari persatuan interpelasi tersebut berasal dari fraksi Gerakan Pembangunan Berkarya (GPB), yang dikenal dengan inisial HT, DM, dan RB.
“Kami sangat menyayangkan sikap tersebut, karena justru dari pengajuan mereka inilah proses hak interpelasi bisa berjalan,” kata Wartono.
Meski demikian, Ketua DPRK Aceh Singkil, H. Amaliun, menegaskan bahwa lembaga legislatif harus tetap menjaga harga diri di hadapan masyarakat.
“DPRK harus memiliki harga diri di hadapan publik. Karena hak interpelasi ini sudah berjalan, maka kami tetap akan melanjutkan prosesnya hingga ke tahap hak angket,” tegas Amaliun.
Ia juga menambahkan bahwa apabila langkah tersebut tidak dilanjutkan, masyarakat bisa merasa kecewa terhadap wakil rakyat yang telah mereka pilih.
“Biarlah masyarakat yang menilai sikap anggota dewan yang memilih mundur dari persatuan interpelasi ini,” ujarnya.
Di akhir pernyataannya, Wartono menyampaikan pesan kepada ketiga anggota dewan tersebut agar kembali mengingat amanah rakyat.
“Kami duduk di lembaga dewan ini karena amanah rakyat. Dari rakyat dan untuk rakyat,” tutup Wartono. (PT)