SORONG, KASUARITV.COM– Gelombang desakan pencopotan Kepala Balai Pelaksanaan Jalan Nasional Wilayah I Papua Barat Daya (BPJN I PBD) menguat. Sejumlah aktivis di Papua Barat Daya menilai pimpinan BPJN I gagal menjalankan tanggung jawab dalam memastikan kondisi jalan nasional tetap layak dan aman dilalui masyarakat.
Desakan ini mencuat setelah insiden kecelakaan di KM 17 yang diduga dipicu kondisi jalan rusak hingga menyebabkan korban jiwa. Para aktivis menilai peristiwa tersebut menjadi bukti lemahnya pengawasan dan lambannya penanganan infrastruktur di wilayah tersebut.
“Kami minta Menteri PUPR segera evaluasi total dan copot Kepala BPJN I Papua Barat Daya. Jangan sampai nyawa masyarakat jadi korban karena pembiaran,” tegas salah satu aktivis dalam pernyataannya. (27/2/2026)
Menurut mereka, jalan nasional merupakan kewenangan pemerintah pusat melalui Kementerian PUPR, sehingga tidak ada alasan untuk saling lempar tanggung jawab. Aktivis juga mendesak dilakukan audit terhadap anggaran pemeliharaan rutin dan berkala ruas jalan nasional di Papua Barat Daya.
Selain pencopotan, mereka meminta aparat penegak hukum turun melakukan penyelidikan jika ditemukan unsur kelalaian atau dugaan penyimpangan anggaran.
Hingga berita ini diturunkan, pihak BPJN I Papua Barat Daya belum memberikan keterangan resmi terkait tuntutan tersebut. Redaksi masih berupaya melakukan konfirmasi guna mendapatkan klarifikasi dan penjelasan dari pihak terkait.
Kasus ini menjadi alarm keras bahwa pengelolaan infrastruktur bukan sekadar soal proyek dan seremonial, melainkan menyangkut keselamatan publik.