 |
| Foto: Kab. Muna |
Muna (KASTV) — Ini bukan lagi sekadar kebijakan keliru. Ini adalah kejahatan birokrasi terang-terangan. Di Kabupaten Muna, sebanyak 6.926 PPPK menandatangani SPTJM bernilai Rp0—sebuah dokumen yang secara moral, hukum, dan logika menampar wajah negara.
Apa arti negara jika aparat resminya bekerja tapi dipaksa mengakui tidak dibayar sepeser pun?
Apa arti hukum jika ribuan PPPK dibiarkan tunduk pada sistem yang menyerupai kerja paksa administrasi?
Praktik ini tak ubahnya model kekuasaan ala Fir’aun: rakyat disuruh patuh, hak dihapus, suara dibungkam. Pemerintah daerah bertindak seolah anggaran adalah milik raja, bukan uang publik.
Lebih menjijikkan, SPTJM Rp0 itu dijadikan tameng administratif untuk menyelamatkan pejabat dari tanggung jawab. Ketika uang hilang, yang dipaksa “bertanggung jawab” justru pegawai paling bawah. Licik, pengecut, dan terstruktur.
Situasi ini mengindikasikan kebobrokan total tata kelola keuangan daerah, sekaligus membuka dugaan:
manipulasi anggaran, pembiaran sistematis, hingga potensi tindak pidana korupsi berjamaah.
Jika benar anggaran tersedia, ke mana uangnya?
Jika tidak tersedia, siapa yang berbohong selama ini?
Atas dasar itu, KPK tidak punya alasan untuk diam. Kabupaten Muna harus dijadikan daerah darurat pengawasan. Seluruh pejabat terkait—kepala daerah, TAPD, BPKAD, hingga dinas teknis—wajib diperiksa tanpa kecuali.
“Ini bukan lagi soal administrasi, ini soal perampasan hak dan pembusukan negara dari dalam,” tegas seorang aktivis antikorupsi Sulawesi Tenggara.
Hingga laporan ini dipublikasikan, Pemkab Muna memilih bungkam, seolah ribuan PPPK dan keluarganya tidak layak mendapat penjelasan.
Jika hukum masih punya nyali, Fir’aun birokrasi di Muna harus tumbang.
Jika tidak, maka SPTJM Rp0 hanyalah awal dari normalisasi perbudakan gaya baru di republik ini.