Tanggamus, KASTV – 7 November 2025
Warga Pekon Umbar, Kecamatan Kelumbayan, Kabupaten Tanggamus, kini bekerja keras memperbaiki jalan desa yang rusak berat tanpa bantuan dari pemerintah pekon. Ironisnya, perbaikan yang sudah berlangsung lebih dari lima pekan itu dilakukan sepenuhnya dengan swadaya masyarakat, sementara kepala pekon (lurah) setempat disebut tak pernah hadir di lokasi gotong royong.
Kerusakan jalan di Pekon Umbar sudah berlangsung lama. Jalan penghubung antar-pedukuhan — Sukajadi, Sabar Menanti, Sukadamai, dan Tanjung Iman — berubah seperti kubangan lumpur setiap kali hujan turun. Tanah merah dan lubang besar membuat warga sulit beraktivitas.
Namun alih-alih mendapatkan bantuan dari dana desa, warga justru harus memikul beban sendiri. Mereka bergotong royong mengangkut batu dari sungai, menimbun, dan menyemen jalan dengan alat seadanya. Semen pun didapat dari iuran masyarakat dan bantuan warga yang bekerja di luar daerah.
“Jalan ini sudah rusak sejak lama. Tidak pernah ada perhatian dari pihak pekon. Kami perbaiki sendiri karena kalau menunggu dari lurah, entah sampai kapan,” ujar seorang warga yang enggan disebut namanya, dengan nada kecewa.
Lebih mengejutkan, menurut keterangan warga, lurah Pekon Umbar tidak pernah hadir di setiap kegiatan gotong royong, bahkan sekadar meninjau atau memberikan arahan pun tidak. “Datang saja tidak pernah, apalagi membantu. Kalau kami minta dana desa, jawabannya selalu tidak ada,” tambah warga lain.
Padahal, berdasarkan informasi yang beredar, Pekon Umbar menerima dana desa dan alokasi dana desa (ADD) yang nilainya mencapai sekitar Rp1 miliar setiap tahun. Namun warga mengaku tidak mengetahui ke mana anggaran itu disalurkan.
“Kalau dana sebesar itu dikelola dengan benar, mustahil jalan kami masih seperti ini. Ini bukan hanya soal jalan, tapi soal tanggung jawab moral pemimpin desa terhadap rakyatnya,” tegas warga dengan nada kesal.
Kondisi ini menimbulkan kecurigaan masyarakat adanya pengelolaan dana desa yang tidak transparan dan minim pengawasan. Mereka meminta pemerintah Kabupaten Tanggamus, inspektorat, dan aparat penegak hukum turun langsung ke lapangan untuk mengaudit kinerja kepala pekon Umbar.
“Jangan dibiarkan rakyat membangun sendiri sementara pemimpin duduk diam. Kami butuh bukti nyata, bukan janji,” ujar salah satu tokoh masyarakat.
Warga menilai apa yang terjadi di Pekon Umbar adalah gambaran nyata lemahnya pengawasan terhadap penggunaan dana desa. Mereka berharap pemerintah daerah segera mengambil tindakan tegas agar kepercayaan masyarakat terhadap aparat desa tidak semakin hilang.
“Kami bukan minta uang, kami minta keadilan. Kalau dana desa itu ada, gunakanlah untuk rakyat. Jangan tidur ketika masyarakat berjuang membangun dengan tangan kosong,” tegas seorang warga yang ikut dalam kegiatan gotong royong.
Pekon Umbar kini menjadi contoh bagaimana semangat gotong royong rakyat kecil masih jauh lebih kuat dibandingkan tanggung jawab pemimpinnya. Di tengah lumpur dan batu, warga membangun harapan — sementara lurahnya, kata warga, “tidur” di tengah penderitaan rakyatnya. (Red)