Jakarta || Kasuaritv.com -Jumat, 26/9/25 Wakil Menteri Dalam Negeri (Wamendagri) Bima Arya Sugiarto melayangkan peringatan keras kepada pemerintah daerah (Pemda) yang realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2025 masih rendah. Bima mendesak Pemda segera mempercepat penyerapan anggaran, terutama belanja daerah, sebagai faktor utama penggerak pertumbuhan ekonomi daerah dan nasional.
Dalam Rapat Monitoring dan Evaluasi Realisasi APBD 2025 secara virtual dari Kantor Kemendagri, Jakarta, Jumat (26/9), Wamendagri Bima Arya menegaskan bahwa lambatnya realisasi belanja daerah dapat menghambat laju pembangunan.
"Untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi, untuk mencapai target, maka perputaran uang di daerah melalui maksimalisasi dari belanja daerah adalah faktor utama," tegas Bima.
Bima Arya menyoroti meskipun capaian pendapatan daerah secara umum positif, masih banyak daerah yang realisasi belanjanya belum berjalan optimal. Ia menekankan bahwa percepatan realisasi APBD merupakan kunci untuk menggerakkan sektor ekonomi, menciptakan lapangan kerja, dan mempercepat pembangunan infrastruktur.
Wamendagri secara spesifik mengingatkan target minimal realisasi belanja di triwulan ketiga tahun ini seharusnya sudah mencapai:
*Minimal 70 persen untuk belanja modal dan barang/jasa.
*Minimal 75 persen untuk belanja pegawai.
"Nah, sekali lagi ini adalah target minimal dari capaian realisasi belanja daerah," ujarnya, menggarisbawahi urgensi bagi Pemda yang realisasinya masih di bawah angka tersebut untuk segera mengambil langkah percepatan.
Penyebab Rendahnya Realisasi dan Peran Krusial Kepala Daerah
Mantan Wali Kota Bogor ini juga memaparkan sejumlah kendala yang menjadi biang kerok rendahnya realisasi belanja.
Menyikapi hal ini, Bima Arya menekankan pentingnya peran kepala daerah untuk turun langsung memantau dan mengintervensi perkembangan realisasi belanja di setiap perangkat daerah. Ia mendesak para pimpinan daerah untuk lebih proaktif.
"Kita mendorong Bapak-Ibu sekalian untuk, terutama kepala daerah atau dinas terkait, untuk melakukan pendataan dan mendorong lebih cepat proses pengadaan barang dan jasa, agar belanjanya bisa maksimal," jelas Bima.
Rapat monitoring dan evaluasi tersebut ditutup dengan dialog antara Wamendagri dan perwakilan Pemda. Dialog ini bertujuan untuk menggali lebih dalam persoalan spesifik di daerah dan mencari solusi cepat agar penyerapan anggaran dapat dipercepat menjelang akhir tahun anggaran.