Kendari (KASTV) – Desakan agar Presiden Prabowo Subianto mengganti Menteri Keuangan kembali mencuat. Kali ini datang dari aktivis Kampus Universitas Halu Oleo (UHO) Kendari, Umul Loga, yang menolak keras rencana kenaikan pajak dan gaji DPRD di seluruh Indonesia.
Menurut Umul, kebijakan tersebut justru menambah beban rakyat kecil di tengah kondisi ekonomi yang belum stabil. Ia menilai pemerintah seharusnya fokus pada pemulihan ekonomi, penyerapan tenaga kerja, dan subsidi untuk kebutuhan pokok, bukan menaikkan pajak maupun gaji pejabat daerah.
“Kalau pajak dinaikkan, rakyat yang susah makin tersiksa. Di sisi lain, gaji DPRD justru ditambah. Ini jelas tidak adil. Presiden Prabowo harus segera mencopot Menteri Keuangan yang gagal membaca aspirasi rakyat,” tegas Umul Loga, Sabtu (23/8/2025).
Ia juga menambahkan, jika pemerintah tetap memaksakan kebijakan tersebut, maka gelombang aksi penolakan dipastikan akan meluas di berbagai daerah. “Rakyat Indonesia tidak bisa lagi ditipu dengan dalih pembangunan. Saat ini yang diperlukan adalah keberpihakan nyata kepada rakyat kecil, bukan pada elit,” ujarnya.
Desakan ini mempertegas penolakan publik terhadap kebijakan fiskal yang dianggap tidak pro-rakyat. Aktivis menekankan, Presiden Prabowo mesti menunjukkan keberpihakan dengan melakukan evaluasi besar-besaran terhadap kinerja Kementerian Keuangan serta memastikan DPRD tidak menggunakan posisinya untuk memperkaya diri.