Mandailing Natal, ~ Operasi tangkap tangan (OTT) oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terhadap Direktur Utama PT DNG M Akhirun Efendi Siregar, dan Direktur PT RN M Raihan Dalusmi Pilang, Di Kabupaten Mandailing Natal (Madina) masih menyisakan misteri yang belum terpecahkan.
Penangkapan tersebut memicu spekulasi publik. Informasi yang beredar menyebutkan oknum tersebut tengah mengurus “Paket” yang diduga terkait dengan proyek-proyek Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Madina yang sedang dalam proses lelang.
Nama PT. DNG sendiri bukanlah nama baru dalam dinamika proyek infrastruktur di Mandailing Natal. Perusahaan itu sering disebut dalam pengerjaan proyek pengaspalan jalan, Rehab Jalan, dan jembatan, termasuk proyek dari dana CSR dan bagi hasil Perusahaan.
Ima Madina Pekanbaru menilai keberadaan seorang oknum dari PT. Dahlian Natolu Group (DNG) di lokasi yang berdekatan dengan waktu penangkapan KPK Masih Menuai Pertanyaan Besar Dan Oknum tersebut diduga sedang mengurus proyek hasil lelang APBD.
“Kami Menduga oknum tersebut berada di Madina untuk mengurus ‘Paket Proyek’. Publik berhak tahu siapa yang terlibat dan bagaimana konstruksi kasus ini Dan Siapa Yang Di Jumpainya Di Mandailing Natal,” tegas Gusti Pardamean, Selasa (01/7/2025).
OTT yang dilakukan KPK, menurut Ikatan Mahasiswa Mandailing seharusnya menjadi momentum untuk evaluasi menyeluruh terhadap tata kelola proyek. Mereka mendesak Bupati Saipullah segera bertindak dengan mengevaluasi Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR).
Karna kami juga menilai pembangunan dan rehab jalan di Mandailing Natal selama ini sering menuai krtik dari berbagai pihak baik masyarakat begitu juga mahasiswa baik dari segi mutu dan kelayakannya tegas gusti.
"Kami tidak ingin penangkapan ini hanya berhenti pada simbolisme. Harus ada tindakan nyata. Evaluasi menyeluruh terhadap proyek-proyek yang ditangani PT. DNG Dan PT RN. Di Dinas PUPR Madina, wajib dilakukan demi menjamin transparansi dan akuntabilitas penggunaan APBD," katanya.
Selain itu, mahasiswa meminta KPK memperluas penyelidikan untuk menelusuri kemungkinan adanya konflik kepentingan antara kontraktor pelaksana dan pejabat pemerintah Daerah.
Kami Menduga Hal Yang Sama Juga Di lakukan Oleh PT.DNG Dan PT. RN Terhadap Kadis PUPR Madina, Dengan ini kami juga meminta kepada KPK untuk memeriksa semua proyek proyek Kedua PT tersebut di PUPR Mandailing Natal, tutur Aji Pangestu Sekjend Ima Madina Pekanbaru.
"Kami mendukung penuh kerja KPK, tapi juga mengingatkan agar semua Di periksa, tidak tertutup kemungkinan hal yang sama juga di lakukan oleh PT DNG dan PT RN, Karna Orangnya Sama, Cuma Rasanya Mungkin Berbeda, dengan ini kami meminta kpk Jangan ada yang kebal hukum," pungkas Aji Pangestu.
(Magrifatulloh).