Kabupaten Tambrauw - Menanggapi pernyataan yang di sampaikan oleh pemerintah Kabupaten Tambrauw kepada perwakilan forum Pecaker dalam pertemuan kemarin selasa 1 juli 2025 di gedung serbaguna fef tidak memuaskan para pencaker.
Hal ini diungkap oleh Dominggus Manim, diruang kerjanya yang menyoroti penyampaikan Pemkab Tambrauw karena tidak memberikan kepastian waktu. Rabu (2/7/2025)
Dominggus menyampaikan dalam pertemuan tersebut disampaikan oleh pihak Pemkab SK formasi CPNS 546 untuk Tahun 2021 paling cepat Oktober atau November dan Paling Lambat Desember 2025, menurut Dominggus waktu yg disampaikan tidak komplit artinya tidak tentu dan angan angan dan bisa saja tertunda di tahun 2026.
"Katanya SK di urus di bulan tersebut, terus kapan di terima SK, bisa jadi selama ini kepala BKD/BKPSDM kabupaten Tambrauw bersama pemerintah mulai dari Tahun 2022-2025 dari pak kocu almarhum dan hingga YESPAS menjelang 7 bulan ini kerjanya tdk serius serta tidak berbasis data, seharusnya datanya di keluarkan sebagai bahan acuan untuk pembahasan bersama para pencaker," ucapnya
Dominggus juga menambahkan Pemberkasan formasi CPNS waktu itu bulan februari terakhir di sorong tahun 2025,setelah selesai pemberkasan disampaikan bahwa antara bulan Maret/april sudah terima SKnya, jadi mana yang benar? Bukankah ini membingungkan?
Memperjuangkan nasib pencaker Dominggus bersama-sama pencaker tidak menyerah sampai disitu untuk mencari kepastian, para pencaker sudah menghubungi ajudan Bupati untuk mengkoordinasikan persoalan SK, Lewat Chat walau hanya mendapat jawaban sebentar lagi tanpa waktu yang pasti.
Perlu diketahui pemerintah Pusat, banyak persoalan kabupaten tambrauw tidak terselesaikan semenjak dipimpin Bupati dan Wakil Bupati baru ini, Salah satu contoh Musdat Suku Mpur untuk bahas DOB sampai saat ini tidak terlaksana, Satu Minggu jalan trans tambrauw-manokwari terputus.
Dominggus juga menyampaikan 100 hari kerja Bupati dan Wakil Bupati saja tidak ada, bagaimana mau membangun tambrauw kearah yang lebih baik.
"Saya harap pemerintahan pusat memberikan pengawasan ketat untuk kabupaten tambrauw, baik dalam penggunaan anggaran dan pengambilan kebijakan, pejabat publik yang seharusnya menjadi wadah penyelesaian Masalah masyarakat tidak memberikan solusi yang baik," tutupnya
redaksi