BANDUNG BARAT– Pengadaan perangkat iPad dengan nilai mendekati Rp1 miliar oleh Sekretariat DPRD Kabupaten Bandung Barat (KBB) menjadi sorotan tajam publik dan viral di media sosial. Proyek ini dibiayai melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) KBB tahun 2025.
Langkah tersebut dinilai kontras dengan kondisi perekonomian masyarakat yang sedang sulit, dan bertolak belakang dengan pernyataan Presiden Prabowo Subianto yang mendorong efisiensi anggaran di seluruh daerah di Indonesia.
Berdasarkan informasi yang dihimpun dari berbagai sumber, termasuk media dan media sosial, sebanyak 50 unit iPad akan dibeli untuk menggantikan perangkat lama yang dinilai sudah tidak layak pakai. Salah satu anggota DPRD KBB, yang enggan disebut namanya, menyebut bahwa perangkat lama tersebut "sudah tidak mendukung" dan penggunaan perangkat lama saat rapat dengan kementerian menimbulkan rasa malu.
Sekretaris DPRD KBB, Roni Rudyana, membenarkan rencana pengadaan tersebut. Ia menegaskan bahwa iPad yang dibeli bukan untuk kepemilikan pribadi anggota dewan, melainkan bagian dari inventaris daerah. Menurutnya, ada mekanisme yang mengatur perbaikan jika rusak, dan jika hilang, tanggung jawab penggantian ada di tangan anggota DPRD yang menggunakannya.
Meski demikian, banyak warganet menyayangkan keputusan tersebut. Salah satu komentar di media sosial menyatakan, "Mengapa harus malu memakai perangkat lama? Kalau tidak mendukung, lebih baik diservis saja. Kan ada aturan soal tanggung jawab pengguna inventaris."
Ketua Pokja Wartawan KBB, M. Raup, turut mengkritik kebijakan tersebut. Ia menyebut bahwa tindakan itu mencederai semangat efisiensi sebagaimana tertuang dalam Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2025. Ia juga menyoroti masih maraknya kegiatan DPRD di hotel-hotel berbintang yang menyedot anggaran besar, padahal dana tersebut seharusnya dialokasikan untuk kepentingan masyarakat.
Editor: Egha