Aceh Singkil, KASTV — Pemerintah Kabupaten Aceh Singkil memperkuat koordinasi dalam penanganan pascabencana dengan mengikuti Rapat Koordinasi (Rakor) Satuan Tugas (Satgas) Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana Alam di Provinsi Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat.
Rakor yang digelar secara virtual melalui Zoom Meeting tersebut berlangsung dari Op-Room Kantor Bupati Aceh Singkil, Jumat (2/10/2026).
Pertemuan tersebut membahas tindak lanjut hasil koordinasi penanganan dan pengelolaan Daerah Aliran Sungai (DAS), sekaligus memperkuat langkah terpadu pemerintah dalam menangani dampak bencana serta meningkatkan upaya mitigasi dan pencegahan terhadap potensi bencana hidrometeorologi.
Rakor dipimpin Sekretaris pada Sekretariat Tim Pelaksana Satgas, Tomsi Tohir. Kegiatan tersebut diikuti Sekretaris Jenderal Kementerian Pekerjaan Umum, Sekretaris Jenderal Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral, Sekretaris Jenderal Kementerian Lingkungan Hidup, Sekretaris Utama BNPB, Sekretaris Utama BMKG, Sekretaris Utama BPKP, sejumlah Direktur Jenderal kementerian terkait, Gubernur Aceh, Sumatera Utara dan Sumatera Barat, serta para bupati dan wali kota dari tiga provinsi tersebut.
Dari Pemerintah Kabupaten Aceh Singkil, rakor diikuti Asisten II Faisal, S.Pd., Kepala DLH Surkani, S.E., Kepala Pelaksana BPBD Al Husni, S.H., Kabag Administrasi Pembangunan Syahrial, S.T., M.T., M.Sc., serta Kabid PUPR Asmi Darna, S.T.
Dalam arahannya, Tomsi Tohir menekankan bahwa penanganan pascabencana tidak boleh hanya berorientasi pada pemulihan setelah bencana terjadi. Upaya tersebut harus dibarengi dengan mitigasi yang terukur, berkelanjutan, dan melibatkan berbagai pihak.
“Kita tidak hanya berbicara mengenai rehabilitasi dan rekonstruksi setelah bencana, tetapi bagaimana membangun sistem mitigasi yang mampu mengurangi risiko dan dampak bencana ke depan. Pengelolaan DAS harus dilakukan secara terpadu, dari hulu sampai hilir, dengan melibatkan seluruh kementerian, pemerintah daerah dan pemangku kepentingan,” ujar Tomsi.
Ia juga menekankan pentingnya tindak lanjut konkret di daerah, terutama dalam pemetaan kawasan rawan bencana, pengendalian kerusakan lingkungan, normalisasi dan pemeliharaan infrastruktur, serta penguatan koordinasi antarinstansi.
“Setiap hasil koordinasi harus diterjemahkan menjadi langkah nyata di lapangan. Data, pemetaan risiko, kondisi lingkungan dan infrastruktur harus menjadi dasar dalam menentukan prioritas penanganan dan mitigasi,” tegasnya.
Sementara itu, Kepala DLH Aceh Singkil Surkani, S.E., menyampaikan bahwa pengelolaan DAS menjadi salah satu bagian penting dalam menjaga keseimbangan lingkungan sekaligus mengurangi potensi bencana, khususnya banjir dan longsor.
“Substansi rakor ini sangat relevan bagi Aceh Singkil. Pengelolaan DAS tidak bisa dilihat secara parsial, karena kondisi di hulu akan memberikan dampak sampai ke hilir. Karena itu, diperlukan sinergi lintas sektor untuk menjaga tutupan lahan, mengendalikan kerusakan lingkungan dan memperkuat langkah mitigasi,” kata Surkani.
Menurutnya, Aceh Singkil membutuhkan pengelolaan lingkungan yang terintegrasi dan berbasis data dengan tetap memperhatikan karakteristik wilayah. Dengan demikian, penanganan bencana tidak hanya bersifat responsif ketika bencana terjadi, tetapi juga mengedepankan langkah preventif.
Rakor tersebut menjadi bagian dari upaya memperkuat koordinasi antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah guna memastikan proses rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana berjalan efektif.
Selain pemulihan, pemerintah juga mendorong penguatan ketahanan daerah melalui pengelolaan DAS yang lebih terpadu serta strategi mitigasi bencana yang terencana dan berkelanjutan.
(PT)