SULTRA, KASUARITV.COM — Ada pemandangan yang cukup menggelitik di era keterbukaan informasi publik. Website resmi sebuah instansi pemerintah semestinya menjadi pintu bagi masyarakat untuk memperoleh informasi, layanan, pengumuman, hingga kanal pengaduan secara mudah dan transparan.
Namun, ketika membuka sejumlah laman resmi instansi, tidak jarang masyarakat justru menemukan pola penyajian informasi yang lebih mirip portal berita atau laporan kegiatan kepada atasan.
Judulnya dibuat seperti berita media siber. Isinya menceritakan kegiatan pejabat, kunjungan, rapat, apel, hingga pertemuan. Bahkan gaya penulisannya terkadang terasa seperti sedang menyusun laporan: siapa hadir, siapa memberikan arahan, apa yang disampaikan pimpinan, lalu ditutup dengan kalimat bahwa kegiatan berjalan aman dan lancar.
Lucunya, masyarakat yang membaca bisa saja bertanya: ini website pelayanan publik atau media internal instansi?
Padahal fungsi utama website resmi pemerintah bukan sekadar memberitakan aktivitas pimpinan. Website tersebut seharusnya menjadi ruang informasi publik yang menyediakan hal-hal yang benar-benar dibutuhkan masyarakat, seperti prosedur pelayanan, persyaratan administrasi, jadwal layanan, formulir, kontak resmi, informasi kebijakan, data publik, mekanisme pengaduan, serta perkembangan pelayanan.
Bukan berarti kegiatan pimpinan tidak boleh diberitakan.
Boleh. Bahkan penting.
Tetapi porsinya tentu perlu disesuaikan dengan fungsi website sebagai sarana pelayanan dan keterbukaan informasi.
Jika hampir setiap kegiatan pejabat dikemas seperti berita media siber, sementara informasi layanan publik justru sulit ditemukan, maka wajar apabila muncul pertanyaan sederhana:
“Website ini sebenarnya dibuat untuk masyarakat atau untuk melaporkan kegiatan kepada pimpinan?”
Lebih menarik lagi ketika gaya penulisannya menggunakan pola yang sangat formal dan berulang: pimpinan memberikan arahan, peserta mengikuti kegiatan, kegiatan berlangsung tertib, aman, dan lancar.
Membacanya sekilas memang terasa seperti sedang membaca laporan pelaksanaan kegiatan yang hendak dikirim ke meja komandan.
Hehehe... bukan salah menulis berita, tetapi mungkin perlu sesekali melihat kembali siapa sebenarnya pembaca utama website tersebut.
Masyarakat tidak selalu membutuhkan informasi bahwa seorang pejabat menghadiri rapat selama dua jam.
Masyarakat lebih membutuhkan jawaban atas pertanyaan sederhana:
“Kalau saya membutuhkan pelayanan ini, harus ke mana?”
“Apa syaratnya?”
“Berapa lama prosesnya?”
“Siapa yang bisa saya hubungi?”
“Kalau pelayanan bermasalah, saya mengadu ke mana?”
Di situlah ukuran sederhana sebuah website instansi yang benar-benar melayani publik.
Website pemerintah idealnya bukan hanya menjadi papan pengumuman digital, apalagi berubah fungsi menjadi semacam koran internal dengan gaya pemberitaan seremonial.
Informasi kegiatan tetap penting, tetapi pelayanan publik harus menjadi prioritas.
Sebab pada akhirnya, masyarakat tidak terlalu membutuhkan cerita panjang tentang siapa yang duduk di barisan depan saat rapat.
Jadi, kalau website instansi sudah menulis berita seperti media siber, lengkap dengan judul, narasi, kutipan pejabat, dan dokumentasi kegiatan, jangan-jangan tinggal satu yang belum ada:
kolom “breaking news” dan iklan banner. 😂
Catatan Redaksi: Kritik ini ditujukan pada pola pengelolaan dan penyajian informasi website instansi secara umum, bukan untuk menyerang pribadi pejabat atau institusi tertentu. Keterbukaan informasi publik semestinya berjalan beriringan dengan kemudahan masyarakat memperoleh pelayanan.