KENDARI, KASUARITV – Ketua Umum Dewan Pimpinan Pusat (DPP) AP2 Indonesia, Fardin Nage, mendesak Aparat Penegak Hukum (APH) untuk segera memeriksa dan mengaudit secara menyeluruh harta kekayaan oknum Tenaga Ahli Wakil Ketua Komisi V DPR RI, Ir. Ridwan Bae, yang berinisial ASR. Desakan tersebut mengemuka menyusul munculnya sejumlah temuan yang dinilai mencurigakan dan meresahkan masyarakat.
Menurut Fardin, sangat ironis jika seorang Tenaga Ahli memiliki kekayaan bernilai miliaran rupiah yang dianggap tidak sebanding dengan penghasilan resminya.
"Berdasarkan pemantauan dan laporan yang kami terima dari lapangan, kami menduga kuat oknum ASR ini kerap melakukan tekanan maupun intervensi kepada pihak Balai dan mitra kerja—mulai dari tahap perencanaan, proses lelang, hingga pelaksanaan kegiatan pembangunan, termasuk kepada para kontraktor," tegas Fardin.
Lebih lanjut, AP2 Indonesia mencatat adanya indikasi oknum tersebut kerap memamerkan gaya hidup mewah (gaya hidup mencolok), baik dari penampilan maupun kepemilikan kendaraan mewah yang diduga sering diperlihatkan bersama para kontraktor mitra kerja. Oknum ASR juga diduga kerap meminta uang imbalan (fee proyek) kepada kontraktor pemenang tender dengan selalu mengatasnamakan Wakil Ketua Komisi V DPR RI, Ir. Ridwan Bae.
"Selama ini kami sangat menghargai dan mengapresiasi perjuangan Bapak Ir. Ridwan Bae yang senantiasa bekerja keras memperjuangkan anggaran APBN untuk pembangunan infrastruktur di Sulawesi Tenggara. Sayangnya, hasil jerih payah tersebut diduga disalahgunakan oleh oknum yang bersembunyi di balik nama beliau demi kepentingan pribadi," ujar Fardin.
Fardin menegaskan bahwa praktik semacam ini tidak boleh dibiarkan. AP2 Indonesia meminta APH untuk segera menelusuri jejak kekayaan oknum tersebut dan mengungkap fakta yang sebenarnya secara transparan kepada publik.
"Kami akan terus mengawal ketat anggaran yang berhasil diperjuangkan Bapak Ridwan Bae. Kami ingin memastikan dana tersebut benar-benar digunakan tepat sasaran untuk membangun daerah dan membawa kemajuan nyata bagi masyarakat Sulawesi Tenggara, bukan habis dikorupsi oleh oknum yang tidak bertanggung jawab," pungkas Fardin.
Penulis : Jatkot