 |
| Foto: pertandingan sepak bola dari era 1920-an atau 1930-an dengan stadion tua dan bola kulit klasik. Sumber: |
Tajuk Redaksi Kasuaritv
Dunia selalu terpukau oleh sihir Piala Dunia. Selama satu bulan penuh, jutaan pasang mata tertuju pada panggung megah yang menyajikan drama, air mata, dan kejayaan di lapangan hijau. Namun, di balik lampu stadion yang berkilauan dan sorak-sorai penonton, tersimpan sebuah kalkulasi ekonomi yang timpang, bahkan cenderung tidak adil bagi mereka yang menjadi tuan rumah.
Data menunjukkan betapa jomplangnya pembukuan dalam bisnis raksasa ini. FIFA, sebagai otoritas tertinggi, hampir selalu melenggang pergi membawa miliaran dolar dari hak siar, sponsor global, dan lisensi, dengan risiko finansial yang sangat minim. Sebaliknya, kota-kota tuan rumah dipaksa melakukan perjudian besar. Mereka harus menggelontorkan dana publik di depan untuk infrastruktur, keamanan, dan logistik, demi sebuah perputaran ekonomi semu yang sering kali menguap begitu peluit panjang babak final dibunyikan.
Kisah Brasil 2014 adalah alarm keras. Ketika miliaran dolar uang pajak rakyat dibakar untuk membangun "gajah putih"—stadion-stadion megah yang kini sepi dan telantar—di tengah jeritan resesi ekonomi dan tuntutan fasilitas publik yang lebih layak, kita harus bertanya: untuk siapa sebenarnya pesta ini digelar? Bahkan Amerika Serikat pada 1994, yang dianggap sukses karena menggunakan stadion yang sudah ada, tetap menyisakan celah antara proyeksi keuntungan dan realitas di lapangan.
Piala Dunia bukanlah mesin pencetak kesejahteraan instan bagi warga lokal; ia adalah panggung pertunjukan yang mahal. Ke depan, negara atau kota mana pun yang berambisi menjadi tuan rumah harus melepaskan ego politik dan romantisasi olahraga. Menjadi tuan rumah harus didasarkan pada kalkulasi matang jangka panjang, bukan sekadar menjadi penyokong dana bagi keuntungan sepihak sebuah korporasi global bernama FIFA.
BUMI, 7 JULI 2026