 |
| Ketgam: Dok FB Viral,Kapolri dan Kajagung |
Oleh: redaksi kasuaritv
Ketika hukum ditekuk demi kesepakatan di bawah meja, dan ketika institusi penegak hukum yang digaji dari keringat rakyat justru sibuk bertikai merebut panggung kekuasaan, kita harus berani melayangkan pertanyaan paling radikal: Untuk apa kita masih mengeja nama "Indonesia" jika Pancasila dan UUD 1945 sudah tidak lagi dijalankan?
Sebuah negara bukan sekadar batas wilayah di peta, bukan pula barisan tentara, aplagi megahnya gedung-gedung dinas di ibu kota. Negara adalah kesepakatan moral. Ketika kesepakatan itu dikhianati oleh para penguasa, maka "Indonesia" sesungguhnya sedang berjalan menuju sebuah nama tanpa makna—sebuah cangkang kosong yang digerogoti oleh rayap-rayap oligarki.
Ketika Pancasila Hanya Jadi "Jimat" Penenang Rakyat
Kita sering dipaksa menelan pidato-pidato manis tentang Pancasila dari atas mimbar. Namun di lapangan, hirarki nilai luhur itu sudah runtuh lebur.
- Sila Kedua dan Kelima yang Mati Suri: Kemanusiaan yang adil dan beradab serta keadilan sosial kini terasa seperti dongeng pengantar tidur. Keadilan hanya milik mereka yang punya akses "orang dalam" atau modal tak berseri.
- Abdi yang Bertingkah bak Raja: Kapolri, Jaksa Agung, DPR, hingga jajaran pemerintah sejatinya adalah abdi rakyat, bukan dinasti raja baru. Ketika mereka mempertontonkan ego sektoral dan bentrok kewenangan di depan publik, mereka sedang meludahi wajah rakyat yang memegang kedaulatan tertinggi negeri ini.
Jika konstitusi (UUD 1945) yang menjamin hak-hak rakyat dan membatasi kekuasaan penguasa didekonstruksi demi syahwat politik jangka pendek, maka hukum tak lebih dari alat pukul bagi yang lemah dan perisai pelindung bagi yang kuat. Jika sudah begitu, untuk apa aturan hukum itu masih kita pertahankan?
DPR yang Mandul dan Teater Kompromi "Jangan Bongkar-Bongkar"
Sangat menjijikkan melihat bagaimana lembaga yang mengklaim diri sebagai "perwakilan rakyat" justru bertindak sebagai pemadam kebakaran bagi borok-borok kekuasaan. Slogan atau instruksi terselubung seperti "stop bongkar-bongkar demi stabilitas" adalah bukti nyata bahwa DPR telah beralih fungsi menjadi benteng pertahanan para pencuri uang negara.
Mereka lupa bahwa stabilitas sejati tidak dibangun di atas gunungan sampah kebohongan yang ditutupi. Menutupi kebobrokan antar-lembaga hukum dengan alasan "keamanan bersama" adalah bentuk kebodohan kolektif yang dipaksakan kepada rakyat. Rakyat dipaksa diam, sementara kekayaan alam dan masa depan anak cucu mereka dijarah habis-habisan oleh segelintir elite oligarki.
Amarah Rakyat: Alarm Kematian Sebuah Bangsa
Sejarah dunia selalu mengajarkan pola yang sama: tidak ada kekuasaan tirani yang abadi. Isu bahwa Indonesia akan runtuh atau "tinggal nama" pada tahun-tahun mendatang bukan lagi sekadar bualan pengamat politik. Itu adalah proyeksi logis dari puncak kejenuhan rakyat yang sudah muak dibodohi.
Jangan pernah menguji batas kesabaran rakyat yang tertindas. Ketika rakyat sudah kehilangan rasa takutnya karena tidak ada lagi keadilan yang tersisa untuk diperjuangkan, maka tidak akan ada satu pun kekuatan represif—baik moncong senjata TNI maupun tameng POLRI—yang mampu membendung amarah publik. Sebab, aparat sendiri pun lahir dari rahim rakyat biasa yang merasakan penderitaan yang sama.
Kesimpulan: Rebut Kembali Daulat Kita!
Jika para elite terus-menerus merusak fondasi berbangsa, maka "Indonesia" hanya akan menjadi catatan kaki dalam buku sejarah—sebuah negara yang runtuh bukan karena diserang asing, melainkan karena moral pejabatnya yang membusuk dari dalam.
Saatnya rakyat bangkit dan bersuara dengan lantang. Menolak bodoh adalah langkah pertama. Kita harus merebut kembali kedaulatan yang telah dirampas, meruntuhkan tembok-tembok oligarki, dan memaksa para "abdi negara" itu kembali ke tempat asal mereka: tunduk di bawah kehendak dan kesejahteraan rakyat!
Jika para "abdi" yang digaji dari peluh keringat rakyat ini tetap keras kepala, menutup telinga, dan memilih setia pada isi dompet oligarki ketimbang sumpah jabatan mereka, maka jangan salahkan jika sejarah lama terpaksa diputar kembali.
Ingat, negeri ini tidak dilahirkan dari lobi politik para pengecut di ruangan ber-AC, melainkan dari genangan darah, air mata, dan ketegasan rakyat jelata. Jika hukum sudah mati dan keadilan didepak dari tanah airnya sendiri, maka hanya ada satu bahasa universal yang tersisa: Revolusi!
Ketika kesabaran rakyat sudah habis diperas habis-habisan, jangan kaget jika bambu runcing yang dulunya meruntuhkan keangkuhan penjajah asing, kini kembali bersejarah untuk meruntuhkan kesombongan para penjajah berkedok anak bangsa sendiri.
Pilihannya kini ada di tangan mereka yang duduk di kursi empuk kekuasaan:
Tunduk dan patuh pada kehendak kedaulatan rakyat, atau...Bersiap digulung oleh lembaran sejarah baru yang akan ditulis langsung oleh ujung amarah publik!
Indonesia,16 Juli 2026