 |
| FOTO: IAI RAWA AOPA KONAWE SELATAN |
SULTRA, KASUARITV – Mandeknya penanganan kasus dugaan pelecehan seksual di Institut Agama Islam (IAI) Rawa Aopa oleh Kepolisian Daerah Sulawesi Tenggara (Polda Sultra) menuai kecaman keras dari berbagai kalangan. Salah satu sorotan tajam datang dari Roby Anggara, sosok yang sudah tidak asing lagi di kalangan aktivis pergerakan.
Roby menyampaikan adanya dugaan kuat bahwa oknum di Polda Sultra menerima aliran dana dari pihak terduga pelaku. Kecurigaan ini diperkuat oleh fakta bahwa Surat Pemberitahuan Perkembangan Hasil Penyidikan (SP2HP)—yang merupakan hak korban untuk mengetahui sejauh mana penanganan kasus—tak kunjung dikeluarkan oleh penyidik.
"Jika kasus ini berjalan sesuai prosedur, mungkin saat ini sudah ada penetapan tersangka. Ini sudah dua bulan berjalan, dan permintaan SP2HP sudah diajukan oleh Kuasa Hukum korban, tetapi sampai saat ini belum diberikan oleh pihak Polda," tutur Roby kepada KasuariTV, Sabtu (4/7/2026).
Lebih lanjut, Roby mengungkapkan kekecewaannya terhadap sikap manajemen kampus IAI Rawa Aopa Konawe Selatan (Konsel) beberapa waktu lalu yang sempat memicu kecaman publik. Bukannya memberikan perlindungan dan ruang aman bagi korban, pihak kampus disinyalir malah memberikan tekanan psikologis.
"Alih-alih memberi perlindungan, mereka (pihak kampus) eh malah menekan korban untuk mengembalikan biaya beasiswa Kartu Indonesia Pintar (KIP). Ini sangat ironis," kecamnya.
Roby menilai penanganan perkara di Polda Sultra ini terkesan aneh dan diduga kuat maladministrasi atau malprosedur. Menurutnya, berdasarkan Standar Operasional Prosedur (SOP) kepolisian, SP2HP seharusnya diberikan secara berkala atau kapan pun dibutuhkan oleh pihak pelapor demi transparansi hukum.
Melihat mandeknya keadilan di tingkat regional, Roby mewakili keluarga besar korban melayangkan tuntutan terbuka yang ditujukan langsung kepada Presiden Republik Indonesia, Prabowo Subianto.
"Bapak Presiden Prabowo yang kami hormati, kami bersama keluarga besar korban meminta keadilan. Kami memohon turun tangan Bapak untuk memberikan kepastian hukum kepada saudari perempuan kami yang telah mengalami pelecehan seksual di IAI Rawa Aopa. Kami juga meminta agar para oknum di Polda Sultra, yang diduga kuat berkolaborasi bersama terlapor untuk mengaburkan kasus ini, segera dicopot," tegas Roby.
Menutup pernyataannya, Roby menyentil kembali komitmen ketegasan pemerintah pusat yang sempat menyatakan bahwa segala pergerakan di daerah kini terpantau secara digital dan satelit.
"Saya dan keluarga berharap kepada Presiden Prabowo untuk membuka 'satelit' yang kerap disebut-sebut itu. Agar Oknum mafia berseragam di wilayah Sultra dibumi hanguskan. Mulai dari kasus BBM ilegal, narkoba, hingga Markus, semuanya harus dicopot dan dibersihkan," pungkasnya.
SAAT DIKONFIRMASI OLEH KASUARITV, pihak manajemen IAI Rawa Aopa memberikan klarifikasi resmi guna meluruskan tudingan tersebut. Pihak kampus menegaskan secara garis besar bahwa tidak ada intimidasi atau penekanan sama sekali terhadap mahasiswi yang bersangkutan terkait beasiswa KIP Kuliah.
Pihak kampus menjelaskan bahwa mahasiswi tersebut merupakan penerima KIP Kuliah di IAI Rawa Aopa dan beasiswanya sudah berjalan kurang lebih tiga bulan. Namun, belakangan mahasiswi tersebut diketahui sudah tidak aktif lagi mengikuti perkuliahan tanpa ada alasan maupun keterangan resmi kepada pihak kampus
Sebagai langkah pembinaan dan penegakan aturan, pihak kampus mengaku telah berupaya melayangkan surat resmi kepada mahasiswi serta memanggil orang tuanya. Sayangnya, hingga kini upaya tersebut tidak mendapatkan respons atau tanggapan balik.
Hingga berita ini diterbitkan, KasuariTV telah berupaya melakukan konfirmasi resmi melalui kontak Humas Polda Sultra di nomor +62 811-4090-2500 yang tertera pada website resmi Humas, namun belum mendapatkan respons. Redaksi akan segera memuat tanggapan atau klarifikasi lanjutan dari pihak Polda Sultra setelah mendapatkan jawaban resmi.
Penulis: Jarot
Editor: redaksi