PROBOLINGGO (KASUARITV) – Komisi I DPRD Kota Probolinggo menggelar kegiatan Rembuk Bersama Pendidikan sebagai wadah resmi menyerap aspirasi dan masukan dari para pemangku kepentingan pendidikan. Fokus utama pertemuan ini adalah membahas efektivitas penyaluran serta urgensi keberadaan Dana Bantuan Operasional Sekolah Daerah (BOSDA), baik bagi satuan pendidikan swasta maupun negeri di lingkungan Kota Probolinggo.
Kegiatan yang berlangsung di Ruang Sidang Utama DPRD Kota Probolinggo pada Senin (25/05/2026) ini, dihadiri langsung oleh para kepala sekolah dari berbagai jenjang pendidikan, mulai dari SD dan MI swasta, SMP dan MTs swasta, hingga perwakilan dari MTs Negeri se-Kota Probolinggo.
Sekretaris Komisi I DPRD Kota Probolinggo, Zainul Fatoni, menjelaskan bahwa pertemuan ini diselenggarakan secara khusus untuk menghimpun pandangan dari seluruh satuan pendidikan. Hasil masukan tersebut nantinya akan menjadi dasar penyusunan skema terbaik penyaluran BOSDA untuk tahun anggaran 2027 mendatang.
"Kami mengundang seluruh kepala sekolah, baik jenjang MI, MTs, SMP swasta, maupun MTs Negeri. Tujuannya jelas, untuk mendapatkan masukan dari semua pihak terkait rumusan skema penyaluran BOSDA yang paling tepat dan efektif di tahun 2027 nanti," ujar Zainul Fatoni.
Ia memaparkan, salah satu poin penting yang menjadi harapan mayoritas peserta adalah agar dasar perhitungan besaran alokasi dana tetap mengacu pada jumlah siswa, sebagaimana mekanisme yang telah berjalan pada tahun-tahun sebelumnya. Berdasarkan data pada tahun 2025, nilai bantuan tercatat sebesar Rp40.000 per siswa, dan angka ini diharapkan tetap menjadi acuan dalam penyusunan kebijakan tahun 2027.
"Dari masukan yang kami terima, harapan utama dari rekan-rekan kepala sekolah adalah besaran BOSDA pada tahun 2027 nanti tetap dihitung berdasarkan jumlah siswa. Jika mengacu pada dua tahun sebelumnya, tepatnya tahun 2025, nilainya berada di angka sekitar Rp40.000 per siswa," jelasnya.
Lebih lanjut, Zainul menyampaikan kabar gembira terkait ketersediaan anggaran. Berdasarkan hasil komunikasi intensif dengan Wali Kota serta Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD), alokasi dana BOSDA sebenarnya sudah tersedia dan telah dipersiapkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) dengan nilai mencapai sekitar Rp9,5 miliar.
"Sebetulnya hasil pembicaraan kami dengan Pak Wali Kota dan TAPD sudah ada kepastian. Anggarannya sudah ada, sudah diploting, dan sudah disiapkan nilainya mencapai sekitar Rp9,5 miliar khusus untuk BOSDA," ungkapnya.
Meski anggaran telah tersedia, ia menegaskan bahwa tantangan utama saat ini bukan lagi pada ketersediaan dana, melainkan pada sistem mekanisme dan skema penyalurannya yang dinilai perlu disempurnakan agar lebih tepat sasaran. Menurutnya, diperlukan penyusunan mekanisme baru yang mewajibkan adanya usulan kegiatan atau proposal dari masing-masing satuan pendidikan. Langkah ini diharapkan membuat penyaluran dana menjadi lebih tertib, transparan, dan benar-benar sesuai dengan kebutuhan riil di lapangan.
"Namun, mekanisme cara penyalurannya inilah yang sedang kita cari skema terbaiknya. Ke depannya, sistem ini membutuhkan proposal atau rencana kerja baru dari seluruh satuan pendidikan agar penggunaannya lebih terarah dan tertib," tambahnya.
Sebagai tindak lanjut dari hasil rembuk pendidikan ini, Komisi I DPRD berencana segera mengundang kembali pihak TAPD dan dinas terkait untuk duduk bersama merumuskan finalisasi skema penyaluran BOSDA tahun 2027.
"Nah, makanya dalam waktu dekat kita akan tindaklanjuti hasil pertemuan ini. Kami akan mengundang TAPD dan dinas terkait untuk duduk bersama merumuskan skema yang paling tepat dan mengakomodir kepentingan semua pihak," pungkas Zainul Fatoni.
Melalui kegiatan rembuk pendidikan ini, DPRD Kota Probolinggo berharap kebijakan pengelolaan dan penyaluran BOSDA ke depan dapat berjalan lebih tepat sasaran, berkeadilan, serta mampu memberikan dukungan nyata bagi peningkatan mutu pendidikan di seluruh satuan pendidikan di Kota Probolinggo.
Penulis: Nia