PROBOLINGGO (KASTV) – Rapat Panitia Khusus (Pansus) bersama pihak eksekutif yang digelar di Ruang Sidang Utama DPRD Kota Probolinggo, Senin (13/4/2026), menghasilkan sejumlah langkah strategis. Berbagai kebijakan diambil guna memperbaiki tata kelola pemerintahan agar berjalan lebih transparan, efisien, dan akuntabel.
Dalam forum tersebut, anggota Pansus menegaskan pentingnya peningkatan kinerja eksekutif, khususnya dalam hal akurasi data dan ketepatan waktu penyampaian laporan. Robert menekankan bahwa kecepatan dan validitas informasi menjadi kunci utama agar proses pengawasan dapat berjalan efektif tanpa terhambat masalah administrasi.
Ubah Pola Rapat, Fokus pada Diskusi Substansial
Salah satu terobosan yang disepakati adalah perubahan mekanisme persidangan. Imam yang didukung oleh Isarjono mengusulkan penghapusan pola lama yang sering kali memakan waktu lama dengan paparan materi yang bertele-tele dari Organisasi Perangkat Daerah (OPD).
Sebagai gantinya, format rapat akan diubah menjadi sesi tanya jawab langsung yang lebih tajam dan mendalam. Langkah ini dinilai tidak hanya memangkas waktu, tetapi juga meningkatkan kualitas evaluasi terhadap kinerja pemerintah daerah.
Klarifikasi Status Anggaran Rp9 Miliar
Sorotan paling krusial dalam rapat ini tertuju pada pembahasan alokasi dana sebesar Rp9 miliar yang bersumber dari pengurangan Tambahan Penghasilan Pegawai (TPP). Eko mempertanyakan secara mendalam terkait status penggunaan dana tersebut.
Terjadi perbedaan pandangan antara legislatif dan eksekutif mengenai posisi anggaran tersebut, apakah masuk kategori Sisa Lebih Perhitungan Angaran (SILPA) tahun 2025 atau telah digunakan di tahun berjalan. Hal ini menjadi perhatian serius yang harus segera diluruskan demi kejelasan hukum dan administrasi.
Evaluasi Perencanaan dan Penyerapan Anggaran
Selain isu dana Rp9 miliar, Pansus juga menyoroti persoalan perencanaan anggaran yang dinilai belum optimal. Sejumlah program tercatat tidak terserap maksimal, yang berdampak pada efektivitas pembangunan. Pansus meminta penjelasan komprehensif terkait akar permasalahan agar kesalahan serupa tidak terulang di masa mendatang.
Sebagai tindak lanjut, pimpinan rapat memutuskan skema pembahasan yang lebih terarah. Setiap OPD akan dipanggil satu per satu sesuai bidangnya untuk dilakukan evaluasi mendalam. Sementara itu, Sekretaris Daerah diminta memberikan penjelasan awal terkait data-data yang dipersoalkan sebelum pembahasan dilanjutkan ke tingkat teknis.
Rapat ini menjadi sinyal kuat bahwa DPRD Kota Probolinggo tidak hanya menjalankan fungsi pengawasan secara formalitas, tetapi mendorong perubahan sistem kerja yang lebih adaptif dan transparan demi kepentingan masyarakat.
(Penulis: Nia)