PROBOLINGGO (KASUARI TV) – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Probolinggo secara resmi menyerahkan berkas rekomendasi atas Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Wali Kota Probolinggo Tahun Anggaran 2025. Penyerahan dilakukan dalam Rapat Paripurna yang dipimpin langsung oleh Ketua DPRD Kota Probolinggo, Hj. Dwi Laksmi Syntha Kusumawardani, SE, pada Senin (27/4/2026).
Agenda penting ini merupakan kelanjutan dari jadwal sebelumnya yang sempat tertunda pada 20 April 2026, dikarenakan Wali Kota sedang melaksanakan tugas dinas di Jakarta. Dalam rapat tersebut, Ketua Panitia Khusus (Pansus) LKPJ sekaligus Ketua Komisi III DPRD, Muchlas Kurniawan, SH., MH., membacakan sejumlah poin krusial yang menjadi sorotan utama, terutama di sektor pendidikan dan kebudayaan.
Dorong Percepatan Penyaluran Seragam dan Perbaikan Gedung Sekolah
Salah satu rekomendasi utama yang disampaikan adalah desakan agar Pemerintah Kota mempercepat pembagian seragam sekolah gratis bagi siswa dari keluarga kurang mampu. Berdasarkan data yang disampaikan, realisasi penyerahan seragam untuk jenjang SD baru menjangkau 700 siswa dari target 1.000 siswa. Sementara untuk jenjang SMP, baru terealisasi kepada 432 siswa dari total sasaran 1.150 siswa.
“Kami meminta langkah konkret dan inovatif agar seluruh siswa yang memenuhi syarat dan berhak segera mendapatkan seragam tersebut sesuai dengan peraturan yang berlaku,” tegas Muchlas.
Selain masalah penyaluran seragam, kondisi sarana dan prasarana pendidikan juga menjadi perhatian serius. Tercatat ada 47 lokasi gedung sekolah yang mengalami kerusakan dengan kategori sedang hingga berat. Oleh karena itu, DPRD mendesak agar proses rehabilitasi dan perbaikan segera dilaksanakan, baik menggunakan anggaran APBD Tahun 2026 maupun memanfaatkan dukungan dana dari pemerintah pusat. Langkah ini diambil demi menjamin kenyamanan dan keamanan dalam proses belajar mengajar.
Selain aspek fisik, DPRD juga menyarankan penguatan program pendampingan siswa untuk mencegah terjadinya tindakan perundungan, kekerasan, serta sikap intoleransi di lingkungan pendidikan. Di sisi lain, dewan memberikan apresiasi tinggi atas keberhasilan inovasi program "Gerakan Sahabat ATS" yang telah menjangkau 29 kelurahan sebagai upaya peningkatan kualitas sumber daya manusia di daerah ini.
Usulan Pemisahan Bidang Kebudayaan
Dalam rekomendasinya, DPRD juga mengusulkan langkah strategis terkait struktur organisasi perangkat daerah. Menurut pandangan dewan, perlu dilakukan kajian ulang terhadap penggabungan urusan Pendidikan dan Kebudayaan dalam satu dinas.
“Kami menilai bidang Kebudayaan akan berjalan lebih maksimal jika nantinya dikelola secara terpisah atau disinergikan dengan Dinas Pariwisata. Hal ini bertujuan agar pengelolaan seni dan budaya lebih selaras dengan upaya pengembangan destinasi wisata daerah,” jelas Muchlas.
Tanggapan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
Menanggapi sejumlah poin rekomendasi tersebut, Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Kadisdikbud) Kota Probolinggo, Dr. Siti Romlah, S.Si., M.Pd., memberikan penjelasan mendalam terkait isu yang disoroti.
Mengenai penyaluran seragam sekolah, ia menegaskan bahwa secara teknis, pengadaan untuk tahun anggaran 2025 telah mencapai 100 persen. Perbedaan jumlah data yang muncul terjadi karena penyaluran disesuaikan dengan hasil verifikasi dari Dinas Sosial, di mana bantuan hanya diberikan kepada siswa yang masuk dalam kategori kelompok ekonomi desil 1 hingga 5.
“Memang tidak seluruh siswa lolos dalam kriteria verifikasi tersebut. Namun bagi mereka yang dinyatakan berhak, Alhamdulillah penyalurannya sudah terealisasi sepenuhnya pada tahun 2025,” ungkapnya.
Sementara itu, terkait perbaikan gedung sekolah yang rusak, Dr. Siti Romlah menyampaikan bahwa pelaksanaan rehabilitasi telah dijadwalkan dan akan dikerjakan pada tahun 2026. Pihaknya juga sedang menyiapkan usulan anggaran untuk tahun 2027, baik melalui skema APBD maupun APBN melalui program revitalisasi sekolah nasional.
Terakhir, terkait usulan pemisahan atau pengalihan urusan kebudayaan, Kadisdikbud menyambut baik wacana reorganisasi tersebut. Ia menyatakan siap mendukung segala kebijakan yang ditetapkan demi terciptanya kinerja pemerintahan yang lebih efektif dan optimal di masa mendatang.
Melalui rekomendasi dan tanggapan ini, diharapkan tercipta kesepahaman bersama untuk terus meningkatkan kualitas layanan pendidikan serta menjaga kelestarian budaya di Kota Probolinggo.
Penulis: Nia