Vidio Terbaru

Live Streaming

BREAKING NEWS
Selamat Datang di Kasuari TV Indonesia - Menyajikan Informasi Terkini Dari Wilayah Papua, Lampung, Sultra, dan Seluruh Nusantara - Jangan Lupa Subscribe Channel YouTube Kami untuk Update Berita Terbaru!

Dibeli dengan Pajak tapi Merampok Rakyat: Bobroknya Siistem PT Perorangan AHU Online

Foto: Parah, 50 Ribu pun, diduga di rampok Oknum Negara

Jakarta, kasuaritv.com – Program PT Perorangan yang digadang-gadang sebagai "karpet merah" bagi pelaku UMKM kini berubah menjadi labirin gelap bagi rakyat kecil. Niat tulus warga negara untuk melegalkan usaha demi kemajuan ekonomi nasional justru dihantam tembok birokrasi digital yang bobrok, tidak transparan, dan terkesan masa bodoh.

Voucher Dibayar, Hak Dicuri, tragedi ini bermula ketika pendaftar telah menunaikan kewajiban membayar Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) melalui pembelian voucher resmi. Alih-alih mendapatkan kemudahan, pendaftar justru disuguhi penolakan sistematis tanpa alasan logis.

Lebih gila lagi, sistem menunjukkan anomali yang tidak masuk akal:

  • Pendaftaran dengan NIK asli ditolak terus-menerus.

  • Anehnya, email yang sama bisa tembus saat mencoba mendaftarkan data lain.

  • Hasilnya? Voucher hangus, akses tertutup, dan modal rakyat menguap ke kas negara tanpa ada layanan yang diterima.

 "Unauthorized": Simbol Ketidakberdayaan Rakyat

Munculnya pesan singkat "Unauthorized. Token Expired" adalah tamparan keras bagi pengguna. Di balik layar monitor yang dingin, rakyat dipaksa menunggu dalam kesunyian tanpa ada kepastian.

Rakyat sudah bayar pajak untuk membangun sistem ini, rakyat juga bayar voucher untuk menggunakan layanan ini. Namun, saat sistem error, pemerintah seolah cuci tangan. Apakah ini bentuk perampokan legal berlindung di balik dalih "kendala teknis"? Ke mana larinya uang rakyat jika sistemnya saja tidak bisa digunakan?

Pemerintah harus sadar bahwa setiap rupiah yang digunakan untuk menggaji pegawai dan membangun server AHU Online berasal dari keringat rakyat yang mengais rezeki di jalanan. Sangat tidak etis jika pelayan publik membiarkan rakyatnya "makan hati" menunggu perbaikan yang tidak kunjung datang.

Menunggu dalam diam adalah penghinaan bagi pelaku usaha yang sedang berkejaran dengan waktu demi menyambung hidup. Jargon "Kemudahan Berusaha" tak lebih dari sekadar pepesan kosong jika pada kenyataannya rakyat terus diperas oleh sistem yang setengah matang dan birokrasi yang tuli.

Tuntutan Rakyat:

Audit Total sistem pendaftaran PT Perorangan oleh Direktorat Jenderal AHU.

Refund atau Aktivasi Ulang voucher yang tidak bisa digunakan akibat kesalahan sistem.

Transparansi Validasi data NIK agar tidak ada lagi penolakan tanpa solusi yang jelas (***)


Lebih baru Lebih lama

World News

نموذج الاتصال

//") //]]>